34219 KALI DIBACA

Mendagri Minta Daerah Lain Bantu Sulteng

Mendagri Minta Daerah Lain Bantu Sulteng
example banner

Jakarta I Realitas – Mendagri Minta Daerah Lain Bantu Sulteng
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar daerah lain dapat membantu Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami.

“Semua (daerah) saya kirim radiogram agar pada Sulteng dan semua daerah memastikan segera anggarkan dana bencana sehingga ada payung hukum,kami kirim juga ke Gorontalo siap (membantu), Sulbar (Sulawesi Barat) siap (membantu), dan Sulsel (Sulawesi Selatan) sama,” kata Tjahjo di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter  mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/18) sore.

Gempa tersebut mengakibatkan sedikitnya korban tewas 844 jiwa,sedangkan korban luka berat mencapai 540 orang, ada 16.732 jiwa warga yang mengunsi dan tersebar di 24 titik.

“Hari ini mulai jalan, Jawa Timur sudah, Yogya sudah, jalan semua. Kami buat radiogram agar bisa membuat pos tanggap darurat yang punya daerah,” tambah Tjahjo.

Saat bencana gempa Lombok pada bulan lalu, Tjahjo juga menyurati gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia untuk membantu penanganan gempa di sana dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada pemprov Nusa Tenggara Barat yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan masing-masing daerah.

“Yang punya tenda silakan kirim, punya makanan kirim, untuk bisa bantu teman-teman kita.

Sama seperti apa yang saya lakukan di Lombok itu,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo meminta dana bantuan itu diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya.

“Keuangan daerah kan tiap tahun mengkoreksi. Semua area-area bencana baik provinsi maupun kabupaten/kota pasti ada pos anggaran,lha pos itulah yang harus dikeluarkan kalau daerah ada keadaan darurat atau bencana bisa membantu,” ungkap Tjahjo.

Dana tersebut bisa juga didapat dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak.

“Sesuai kemampuan daerah, luas wilayahnya dan area bencananya bagaimana. Apakah potensi tsunami atau dekat gunung berapi,” tambah Tjahjo.

Payung hukum pemberian bantuan tersebut  di antaranya Pasal 28 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 47 dan Pasal 162 Ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta butir V.21 Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

Terkait dengan izin “penjarahan” ke toko swalayan oleh masyarakat dan akan dibayar oleh pemerintah, menurut Tjahjo ia hanya menyarankan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola untuk membayari kebutuhan warga yang diambil dari toko-toko di Palu.

“Saya sampaikan terbuka di rapat. Sabtu pagi (29/9) saya di sana, saya lihat warga sejak Jumat (28/9/19) malam sudah kekurangan air, kekurangan minum, tidak adak toko buka, saya minta kepada Pak Gubernur beli saja. Kalau ada toko yang tutup, saya minta cari saja toko, dibeli khususnya makanan ringan, susu, aqua, indomie dan supermi. Itu saja. Saya pastikan hari Sabtu tidak ada penjarahan. Sabtu ya, entah kalau hari berikutnya,” tambah Tjaho.

Menurut Tjahjo, pemerintah pada Sabtu (29/9/19) masih berusaha untuk membelikan kebutuhan warga di RS maupun pengungsian karena bantuan sampai Sabtu sore belum bisa masuk,(ant/ade).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS