24619 KALI DIBACA

KPK Amankan Dokumen Dan Uang Terkait Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono

KPK Amankan Dokumen Dan Uang Terkait Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono
example banner

Jakarta | Realitas – Pasca menetapkan Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di wilayahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

“Sabtu, 7 Oktober 2018, KPK menugaskan 3 tim penyidik secara paralel untuk lakukan penggeledahan di 8 lokasi di Pasuruan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (7/10/2018).

Febri menjelaskan, 8 lokasi yang digeledah oleh lembaga anti rasuah itu yakni rumah pribadi, rumah dinas, dan kantor Setiyono. Kemudian, kantor Dinas PU, kantor Staf Ahli, kantor bagian pengadaan, kantor Dinas Koperasi, dan kediaman sala seorang saksi.

“Dari lokasi tim menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan pengadaan di lingkungan Pemkot Pasuruan dan uang dalam pecahan rupiah,” kata Febri.

KPK juga berhasil mengidentifikasi kode ‘apel’ yang digunakan oleh para tersangka dalam kasus ini.

Dimana, sambung, Febri mengacu pada kata apel atau upacara yang berarti menghadap ke atasan.

“Teridendifikasi, kode Apel yg diduga berarti “fee proyek” mengacu pada pengertian Apel/Upacara.

Istilah yg dipahami sebagai “menghadap ke walikota”,” pungkas dia.

Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018. KPK juga menetepakan tiga tersangka lain, yakni Pelaksana Harian (Plh) Kadis PU Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo‎; Staf Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto, serta pihak swasta, Muhamad Baqir.

Setiyono diduga menerima suap dari rekanan Pemkot Pasuruan terkait proyek Belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan

Sebagai penerima suap, Setiyono, Diwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (okezone/iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS