45819 KALI DIBACA

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang Di Sidang Di PN

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang Di Sidang Di PN
Foto : Lawyer Nasrullah Abdulrahman SH
example banner

Banda Aceh | Realitas – Sidang perdana menyangkut gugatan perkara barang importir yang di tahan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang di Sabang, mulai di sidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa 30 Oktober 2018.

Di sampaikan Nasrullah Abdulrahman SH, kuasa hukum penggugat importir Munirwan M Alamy, gugatan ini menuntut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) wajib membayar ganti rugi materian dan inmaterial kepada importir dan masyarakat Sabang dan rakyat Aceh yang merasa di rugikan, dengan jumlah mencecah angka Rp 200 Milyar.

Adapun sidang perdana yang di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim Juandra SH, dengan dua anggota Sayed Kadimsyah SH dan Nurmiati SH, tidak di hadiri tergugat utama yaitu Menteri Keuangan (Menkeu), Direktur Jenderal Bea Cukai dan Kepala Kantor Bea Cukai Sabang, hal ini membuat pengacara muda Nasrullah sebagai kuasa hukum penggugat meminta Ketua Majelis Hakim untuk memberi sangsi berat kepada tergugat.

Maka dengan itu, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut memerintahkan kepada pihak yang melanggar melawan panggilan pengadilan karena tidak hadir kepersidangan perdana dan tidak mengirim wakilnya serta tidak menghargai proses persidangan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap ditahannya barang-barang import asal Malaysia yang dipasok oleh penggugat ke Pelabuhan Bebas Sabang, melalui PT Awe Geutah, untuk hadir pada persidangan selanjutnya, ujar Nasrullah.

Menurut Nasrullah kuasa hukum dari Munirwan M Alamy importir pemasuk barang melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang di tahan Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Bea Cukai Sabang, sidang perdana yang menjadi perhatian para pengunjung ini tercoreng akibat ketidak hadiran tergugat dan juga tidak mengirimkan wakilnya, hal ini menjadi barometer ketidak seriusan pihak tergugat dalam menghargai dan mendorong pengembangan dan pertumbuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Nasrullah menambahkan kehadiran tergugat pada sidang yang yang digelar Selasa kemaren dan berakhir pada Pukul 16.30 sore sebenarnya sangat penting, hal ini untuk menjelaskan status dan hambatan apa sebenarnya yang dilakukan oleh bawahannya Bea Cukai Aceh dan Bea Cukai Sabang dalam urusan import barang, demikian juga atas ketidak hadiran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) sebagai turut tergugat di persidangan, suatu prestasi yang tidak baik.

Karena BPKS adalah leading sektor, artinya posisi mereka langsung dilapangan dan tahu persis kondisi yang objektif dan riil apa yang sesungguhnya terjadi di Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, sementara turut tergugat lainnya yaitu Gubernur Aceh DPRA memenuhi panggilan dan hadir melalui kuasa hukumnya pada sidang perdana tersebut, ujar Nasrullah.

Pengacara lainnya, Riska Yusfa SH MKn yang juga Wakil Ketua LBH Aceh mengatakan pada sidang tersebut kami juga menyinggung kepada hakim tentang kemungkinan akan ada penambahan subjek hukum yang akan kami tambah kedepan, yaitu KADIN Aceh sebagai turut tergugat, ujar Nasrullah.

Alasannya dan pertimbangan KADIN akan dimasukkan dalam deretan sebagai turut tergugat karena KADIN perlu menjelaskan masalah-masalah dan hambatan apa saja yang di alami oleh pengusaha importir yang membawa masuk barang-barang dari luar negeri dan importir mana saja yang pernah bermasaalah di Sabang, tegas Nasrullah.

Tujuan memasukkan KADIN punya alasan tersendiri yaitu agar segala sesuatu menyangkut dengan import barang melalui pelabuhan bebas sabang supaya jelas semua dan transparan, karena KADIN berkewajiban melindungi dan membina para pengusaha dalam peran sertanya di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelanuhan Bebas, dengan itu secara hukum sangat relevan untuk kita ajukan kepengadilan ujar Riska sebagaimana di katakan Nasrullah menutup pembicaraan. ( H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS