120019 KALI DIBACA

DPR Desak Pemkab Bireuen Segera Menertibkan Aktifitas Di Lahan PT KAI

DPR Desak Pemkab Bireuen Segera Menertibkan Aktifitas Di Lahan PT KAI
example banner

Bireuen | Realitas – Mencuatnya persoalan baru pembangunan pertokoan di lahan PT KAI, oleh pengembang yang diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kini disoroti oleh DPRK Bireuen, yang mendesak Pemkab Bireuen segera menertibkan aktifitas pengembang ruko tersebut karena tak memiliki legitimasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen. Suhaimi Hamid S.Sos kepada media ini Rabu (17/10/2018) meminta agar pihak eksekutif meninjau kembali perizinan pembangunan toko di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh pihak ketiga, H. Jamaluddin A. Gani, di Jalan T. Hamzah Bendahara, Bireuen.

Karena, menurut mereka, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikantongi pihak ketiga tersebut merupakan IMB lama.

Lagi pula, pembangunan toko itu dirasakan tidak memberi pemasukan bagi daerah, hanya untuk kepentingan investor semata.

Dirinya melanjutkan dalam berbagai kesempatan, selalu mempertanyakan hal itu saat menggelar rapat dengan eksekutif, baik dalam paripurna pemandangan fraksi-fraksi atau pada kesempatan lainnya, tapi tak ada tanggapan apapun dari Pemkab Bireuen sampai saat ini, ungkap Wakil rakyat yang terkenal sangat kritik itu.

Begitu juga Pernyataan Muchlis Rama Sekretaris Fraksi PPP-PKS-PA kepada Media ini, Kamis (18/10/2018) pasca pertemuan para insan pers dengan H Jamaluddin, terkait klarifikasi sosok pengusaha yang menjadi developer proyek pertokoan di lahan aset PT KAI.

Dia mengaku, Dewan harus memastikan legitimasi pembangunan kawasan komplek pertokoan itu, apa sudah sesuai aturan.

Konon lagi, diketahui IMB belasan pintu ruko yang sedang dibangun itu, sudah kedaluarsa.

Menurut Muchlis Rama, pihaknya telah mempertanyakan masalah ini kepada eksekutif.

Dalam rapat pertemuan yang diikuti wakil bupati, sekda, para asisten, Kepala Bappeda, Kadis Penanaman Modal dan Kabid Perizinan.

Terungkap, bahwa pihak pengembang sudah tidak lagi mengantongi IMB yang sah.

“Karena sudah jelas tidak memiliki izin, maka kami atas nama dewan mendesak eksekutif segera menindak, menertibkan semua aktifitas pembangunan toko-toko itu,” sebutnya tegas.

Kader PAN ini, mengaku jika informasi yang simpang siur terkait persoalan itu, kini sudah terjawab.

Sehingga, Pemkab Bireuen harus memiliki wibawa supaya mendapat kepercayaan publik.

Dengan menertibkan bangunan ilegal tersebut.

“Hingga akhir rapat pertemuan malam itu, pihak dinas terkait sudah berjanji akan segera mengirimkan surat teguran kepada developer.

Kami harap Pemkab bisa bersikap tegas,” Pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, H Jamal saat menggelar konferensi pers di Optimum Cafe tadi sore, mengaku dirinya sudah memiliki IMB satu paket dengan toko yang sudah dibangun, serta dimanfaatkan sejak beberapa tahun lalu itu.

Karena dahulu lokasi ini masih dihuni oleh pedagang kecil, maka dia menunda pembangunan pertokoan yang kini jadi sorotan.

Akibat pertimbangan kemanusiaan, meskipun dirinya sudah mengikat kontrak dengan PT KAI dengan status sewa lahan, selama 25 tahun atau sejak 2008 hingga 2033.

“IMB saya satu paket mulai dari timur di depan pendopo, sampai ke barat.

Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan saya tidak punya izin,” ujarnya kepada dua puluh lebih wartawan yang mengikuti pertemuan pers itu. (M. Reza) 

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS