26419 KALI DIBACA

YARA Minta Inspektorat Aceh Periksa Dugaan Masalah Pelelangan DOKA

YARA Minta Inspektorat Aceh Periksa Dugaan Masalah Pelelangan DOKA
example banner

Banda Aceh I Realitas – YARA Minta Inspektorat Aceh Periksa Dugaan Masalah Pelelangan DOKA

Ketua Yayaysan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin menyurati Inspektorat Aceh untuk melakukan Pemeriksaan terhadap dugaan masalah dalam Pelelangan Pekerjaan Pengendalian Banjir Kr. Susoh Gp Pulau Kayu Kecamatan. Susoh Kabupaten. Aceh Barat Daya (DOKA).

Pekerjaan tersebut di menangkan oleh PT Putra Nanggroe Aceh yang di duga ada beberapa permasalahan, “kami mendapat informasi permasalahan dalam pelelangan tersebut antaranya adalah perusahaan pemenang tersebut dalam data isian kualifikasi tidak mengisi pekerjaan yang sedang di kerjakan, sementara perusahaan tersebut berdasarkan data pada web LPSE Kementerian PUPR untuk tahun 2018 ada pekerjaan yang sedang di kerjakan sebanyak sembilan paket, dan pada web LPSE Provinsi Aceh ada empat paket pekerjaan yang sedang di kerjakan” terang Safar.

“Terhadap informasi ini dapat di akses pada menu pemenang lelang pada masing web LPSE yang kami sampaikan di atas,kemudian ada lagi permasalahan pada kolom isian kualifikasi personil juga menjadi permasalahan ketidak adilan, informasi masuk kepada kami, perusahaan yang tida melengkapi daftar isian tersebut langsung di coret oleh Panitia, sementara perusahaan yang di menangkan tidak di coret,” tambah Safar.

Oleh karena itu, dengan tidak di sampaikannya daftar pekerjaan yang sedang di kerjakan oleh perusahaan yang memenangkan pekerjaan tersebut maka panitia Pokja tidak dapat menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP) bagi rekanan Penyedia yang ikut pelelangan tersebut.

“Selain itu, mengingat pekerjaan yang di lelang ini termasuk dalam nilai puluhan milyar, dan dengan waktu yang relatif singkat dalam penggunaan dana DOKA tahun 2018, untuk itu Safar meminta agar Inspektorat Aceh memeriksa proses pelelangan tersebut dan juga kemampuan penyelesaian pekerjaan tersebut dalam tahun ini, jangan sampai pembangunan di Aceh terhambat akibat banyaknya pekerjaan yang di lakukan dengan waktu yang singkat sehingga menghilangkan kualitas bangunan, terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan merugikan daerah Aceh,”tutup Safar.

Surat tersebut  di tembuskan ke Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Plt Gubernur Aceh, Kepala ULP Aceh dan Kepala Dinas Pengairan Aceh,(ade).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS