138619 KALI DIBACA

Terkait Komisioner KIP,Bupati Aceh Timur Keluarkan Surat Rekomendasi

Terkait Komisioner KIP,Bupati Aceh Timur Keluarkan Surat Rekomendasi
example banner

Aceh Timur I Realitas – Terkait Komisioner KIP,Bupati Aceh Timur Keluarkan Surat Rekomendasi

Pengeluaran surat tindak lanjut dari pemberitaan beberapa waktu lalu yang menyebutkan adanya Anggota KIP Aceh Timur yang menjadi Komisioner KIP ditanggapi dengan baik oleh Bupati Aceh Timur,Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber daya manusia hari ini Rabu (26/9/2018).

“Permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti berdasarkan surat bupati Aceh Timur Nomor surat 800.08/172 bersifat segera dan lampiran satu berkas perihal tindak lanjut surat Sektaris KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 82/SDM.1.2.3-SR/04/1103/SEK-KAB/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 perihal tindak lanjut surat edaran KPU RI Nomor 2 Tahun 2018 dalam hal ini kami mintakan kepada saudara untuk melakukan pemeriksaan dan diambil tindakan demikian ,”ujar Drs.Irfan.Kamal saat ditemui diruang kerjanya oleh media ini.

“DPRK :KIP Aceh Timur Jalankan Peraturan KPU Sesuai dengan amanat,kepada Komisioner KIP Aceh Timur agar menjalankan Aturan KPU sesuai dengan Amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 bab ll Pasal 5 Syarat Calon KPU/KIP dan Undang Undang ASN Tahun 2017 serta dipertegas dengan Surat Edaran KPU Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara apabila sudah diangkat menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Non struktural,”ungkap Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur Irwanda.

“Penghasilan sebagai PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi Komisioner atau lembaga non tidak diberi penghasilan sebagai PNS, penghasilan sebagai PNS tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai komisioner pada bulan berikutnya, pembayaran dan gaji pokok, dan tunjangan keluarga sebagai PNS yang sudah menjadi Komisioner tidak bisa diberikan lagi karena bertentangan dengan ketentuan pasal 279 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017,”tambah Irwanda.

“Sangat menyayangkan apabila masih ada oknum Komisioner KIP Aceh Timur yang masih menerima gaji PNS semenjak ditetapkan peraturan ASN Nomor 11 Tahun 2017, diharapkan dapat mengembalikan uang tersebut kepada Kas Negara ,”lanjut Irwanda.

Sementara itu Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasrudin meminta kepada(KPU/KIP) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera mengambil tindakan tegas kepada dua orang oknum Komisioner KIP Aceh Timur yang berinisial ( TZ )dan ( MK ) yang diduga selama ini melanggar dan mengabaikan Aturan KPU yang menyebabkan adanya dugaan Kerugian Negara dan ini tidak boleh diabaikan begitu saja, maka dalam hal ini Ketua FPRM Nasruddin kepada DKPP untuk segera Proses Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dua oknum Komisioner KIP tersebut, (Hasbi Abubakar/ade).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS