53219 KALI DIBACA

Setelah Skor 3 Hari, Rapat KUA-PPAS Perubahan Abdya Kembali Gagal

Setelah Skor 3 Hari, Rapat KUA-PPAS Perubahan Abdya Kembali Gagal
example banner

Blangpidie | Realitas – Rapat Paripurna Penutupan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali gagal setelah di skor selama tiga hari kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat pada Rabu (12/9/2018) lalu di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRK Abdya.

Informasi yang dihimpun wartawan, seharusnya pelaksanaan Rapat Penutupan KUA-PPAS Perubahan itu sudah barlansung hari ini, Senin (17/9/2018).

Sayangnya, sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, rapat tersebut juga tidak terlihat berlansung.

Bahkan, sederet kursi dewan yang akan melakukan rapat masih terlihat kosong.

Padahal, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Thamren sudah nampak hadir termasuk para asisten, staf ahli, Kepala SKPK dan sejumlah pejabat berwenang lainnya.

Akan tetapi, Kuorum anggota DPRK juga belum terpenuhi hingga rapat tidak terlaksana sampai jam istirahat.

Sesuai dengan agenda rapat yang tertera dalam undangan, Badan Anggaran DPRK akan menyampaikan laporan tentang pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dari anggota DPRK terhadap pembahasan KUA-PPAS Perubahan.

Dilanjut dengan jawaban Bupati tentang laporan Banggar dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Kemudian, baru pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Abdya dengan DPRK tentang pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Secara terpisah, Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli kepada wartawan diruang kerjanya menyebutkan, gagalnya penutupan pembahasan KUA-PPAS dikarenakan mengingat sisa waktu anggaran 2018 sudah sangat mepet.

Sehingga katanya, implementasi kegiatan-kegiatan yang diluncurkan dalam APBK-P sulit dilaksanakan.

“Kita sudah sepakat dengan pak Bupati, untuk APBK-P ini kita luncurkan saja kedalam ABPK murni 2019.

Dipastikan pada akhir Oktober nanti sudah disahkan,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Permendagri nomor 28 tahun 2018 disebutkan, jika sampai 30 September tidak ada penetapan APBK Perubahan, maka itu dianggap tidak ada perubahan, sehingga rujukan pelaksana anggaran hingga sampai akhir anggaran tahun 2018 tetap berpatokan pada APBK murni 2018.

“Jadi, anggaran yang kita bahas dalam APBK-P kemarin itu menjadi silpa, dan diluncurkan dalam APBK murni 2019 nanti, sebab Bupati lebih yakin anggaran itu dibahas dalam APBK mirni.

Dan beliau juga berpedoman pada Provinsi yang tidak ada APBA Perubahan, begitu juga halnya DPR RI tidak ada APBN-P tahun ini,” jelas Akli.

Terkait adanya isu yang berkembang dimasyarakat atas penyebab tidak disahkannya APBK-P dikarenakn anggota Dewan setempat tidak kebagian paket, Zaman Akli kepada awak media membantah isu tersebut.

Menurutnya, ada pokok-pokok pemikiran anggota Dewan yang diusulkan dalam APBK murni tahun 2018 yang sumber anggarannya dari silpa otsus tahun 2017.

“Dulu kan ada pokok-pokok pemikiran teman-teman dewan yang diusulkan dalam APBK murni, itu sumber anggarannya dari silpa otsus tahun 2017, sepaket dengan paket pembangunan pasar modern, ternyata hasil audit inspektorat Provinsi, itu tidak boleh direalisasikan, karena masih dalam ranahnya penegak hukum,” sebutnya.

“Namun demikian, Bupati sudah merespon apa-apa saja program-program yang diusulkan oleh teman-teman DPRK yang tidak tertampung di APBK murni 2018, akan diluncurkan kedalam APBK murni 2019,” demikian tandas Akli. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS