226319 KALI DIBACA

Pemkab Abdya Identifikasi Soal Penjualan Elpiji Subsudi Di Atas HET

Pemkab Abdya Identifikasi Soal Penjualan Elpiji Subsudi Di Atas HET
Foto: Realitas/Syahrizal Tim pengawasan penjualan gas elpiji bersubsidi melakukan indentifikasi di salah satu pangkalan dalam kawasan pusat kota Blangpidie, Abdya, Senin (10/9/2018)
example banner

Blangpidie | Realitas – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), melakukan identifikasi masalah penjualan Gas Elpiji bersubsidi isi 3 kilogram di Kabupaten setempat.

Upaya penelusuran langsung ke agen hingga ke seluruh pangkalan itu merupakan instruksi dari Bupati Abdya agar segera melakukan tindak lanjut terkait penjualan elpiji di atas harga eceran tertinggi (HET).

Imbas lainnya, menelusuri maraknya terjadi kelangkaan elpiji 3 kg di Abdya.

Bahkan ada dugaan pangkalan menjual elpiji bersubsidi itu ke padagang pengecer yang tidak resmi.

Sehingga harga elpiji tersebut menjadi mahal sampai mencapai Rp.35 ribu pertabung.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Abdya, Jamaluddin mengatakan, identifikasi yang dilakukan pihaknya tersebut terkait maraknya penjualan elpiji bersubsidi di atas HET pada sejumlah pangkalan.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH nomor 461 tahun 2017 tentang penetapan HET gas bersubsidi 3 Kg.

Pangkalan mesti menjual elpiji bersubsidi kepada warga sebesar Rp. 22.500 per tabung.

Karena harga agen ke pangkalan atau sub penyalur Rp.18.500 per tabung dan keuntungan yang didapat pangkalan sebesar Rp.4000 per tabung.

Bahkan dalam keputusan itu, pengusaha pangkalan dilarang menjual gas bersubsidi di luar wilayah kerja termasuk dari besaran harga yang telah ditentukan dalam perbub.

Selain itu, pihaknya juga mencari penyebab kelangkaan gas di Abdya termasuk maraknya penjualan elpiji bersubsidi oleh pedagang pengecer (non pangkalan).

Ketika elpiji bersusidi diperoleh oleh pedagang tidak resmi dan non pangkalan, harga yang dibuatpun berpariasi mulai dari Rp.28.000-35.000 per tabung.

Kondisi tersebut jelas sangat merugikan masyarakat penerima subsidi, terlebih kehidupan mereka memang harus dibantu oleh pemerintah.

“Kita banyak mendapat keluhan dari masyarakat mengenai harga elpiji subsidi 3 kg.

Karena itu, bupati membentuk tim pengawasan ini agar mencari penyebab persoalannya.

Besar harapan masyarakat tidak selalu dirugikan oleh praktik liar oknum tertentu,” paparnya.

Hingga September 2018, tercatat sebanyak 65 pangkalan resmi yang masih aktif dalam melakukan pelayanan penjualan gas bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu.

Dimana dari keseluruhan jumlah pangkalan tersebut, secara rutin menurut jadwal tertentu akan mendapat suplai gas dari dua agen resmi yang ada di Abdya yakni, agen PT Gah Lhee Kilo dan PT Suria Meukat Gah.

Jamaluddin mengakui bahwa ada pengkalan yang memang dengan sengaja mempraktikan hal yang dilarang itu.

Bahkan, dirinya pernah turun langsung ke lapangan dan bertindak sebagai masyarakat yang ingin membeli gas bersubsidi tersebut.

“Hasil penelusuran yang kami dapatkan mulai dari persoalan penjualan di atas HET, kelangkaan dan penjualan gas oleh pedagang tidak resmi akan kami laporkan ke Bupati dan selanjutnya akan diteruskan ke Pertamina.

Kita berharap, persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti.

Hari ini kita lakukan identifikasi dulu, masalah sanksinya nanti ada pihak lain yang berwenang,” demikian tuturnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS