36019 KALI DIBACA

Desa Dinilai Lamban, Serapan APBG Di Abdya Baru 35 Persen

Desa Dinilai Lamban, Serapan APBG Di Abdya Baru 35 Persen
example banner

Blangpidie | Realitas – Serapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) tahun 2018 untuk sejumlah desa (gampong) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) masih minim hanya 35 persen terhitung hingga bulan September 2018.

Kondisi itu dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Yusan Sulaidi kepada wartawan, Selasa (4/9/2018) diruang kerjanya.

Yusan menilai, kalau pihak desa terlalu lamban dalam menyelesaikan berkas administrasi untuk pengusulan anggaran tahap selanjutnya.

“Harusnya dalam bulan ini, proses pencairan sudah memasuki tahap tiga.

Tapi, masih ada desa yang belum mengajukan tahap dua bahkan untuk laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap dua tahun 2017 lalu juga ada yang belum menyerahkan.

Serba salah jadinya,” kata Yusan.

Yusan menerangkan, pencairan anggaran tahap satu harusnya pada bulan Maret 2018 akhir.

Desa hanya menyiapkan APBDes saja.

Karena kelaian pihak desa, maka proses pencairan terhambat hingga memasuki bulan Juni 2018.

“Kami heran dengan proses administrasi yang ada di desa, padahal segala sesuatunya sudah disosialisasikan.

Tinggal mereka mempedomaninya saja,” ungkapnya.

Lanjut Yusan, banyak pihak desa yang beralasan aneh-aneh.

Mulai tidak ada operator hingga persoalan terjadi selisih paham sesama aparatur desa.

“Alasan mereka sangat komplek dan terkadang tidak masuk diakal.

Sehingga, kegiatan penggunaan dana dasa bisa terhambat dan baru mencapai 35 persen.

Kami sangat sedih melihat kondisi seperti ini, seolah-olah kesalahan itu bertumpu pada kami,” lanjutnya.

Lebih lanjut Yusan menjelaskan, kalau peran serta pihak Kecamatan di Abdya juga sangat berpengaruh untuk percepatan serapan realisasi APBG dalam tahun ini.

Dimana, Camat yang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi yang diajukan oleh masing-masing desa.

“Semuanya sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub), camat dan pejabat teknis lainnya di kecamatan melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan desa.

Bahkan, itu semua ada dananya.

Sangat disayangkan, mengapa masih bisa terlambat,” herannya.

Kalau DPMP4 yang melakukan verifikasi, justru tidak ada dasarnya.

Pasalnya, DPMP4 hanya sebatas transit berkas itu semua untuk dilanjukan ke Badan Keuangan Kabupaten.

“Kita hanya membuat surat pengantar ke keuangan saja.

Kalau yang menverifikasi pihak kecamatan dibantu Pendamping Desa (PD).

Jadi tidak mungkin kalau ada informasi, dinas yang menghambat proses pencairan hingga terlambat,” terangnya.

Yusan menyebutkan, dari 152 desa di Abdya, baru 58 desa yang telah mengajukan pencairan tahap dua dan sudah masuk ke keuangan.

Selebihnya, masih dalam proses pelaksanaan tahap pertama.

“Cukup miris rasanya.

Meskipun begitu kita terus mensupot, agar pihak desa dan Kecamatan bisa lebih cepat dibidang adiminstrasi pencairan agar tidak terjadi SILPA,” demikian tandasnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS