36819 KALI DIBACA

YARA Tantang Kepala Biro Hukum Laksanakan Qanun Bendera

YARA Tantang Kepala Biro Hukum Laksanakan Qanun Bendera
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) Safaruddin SH.
example banner

Banda Aceh I Realitas – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh,( YARA) Safaruddin, SH, menantang Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Qanun Aceh secara konsisten jika memang Pemerintah Aceh ingin menghargai Qanun.

“Kami tantang Kepala Biro Hukum untuk melaksanakan Qanun No 3 tahun 2012 tentang Bendera dan Lambang Aceh, karena Qanun tersebut sudah di sahkan oleh DPRA beberapa tahun lalu, kalau bicara regulasi harus konsisten jangan ambil yang menguntungkan saja, kami ajak Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk mengibarkan Bendera Bulan Bintang di lingkungan jajaran Pemerintah Aceh, dan segera di instruksikan kepada seluruh instansi di Aceh agar melaksanakan Qanun tersebut” ujar Safaruddin SH, kepada sejumlah Wartawan Selasa (5/6/2018).

Kami ingin ingatkan kepada Karo Hukum akan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang di bawahnya, dan itu juga sudah di tegaskan dalam pasal 7 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang hirarki peraturan perundangan, jadi logika yang di pakai itu memang tidak masuk akal, karena Qanun tersebut bertentangan dengan dua UU, kalau kita lihat kondisi hari ini, Menteri Hukum dan HAM saja menolak menandatangani PKPU tentang Larangan Eks Koruptor untuk mencalonkan diri menjadi anggota Legislatif karena PKPU tersebut bertentangan dengan UU, apalagi Qanun yang bertentangan dengan dua UU.

Satu lagi tentang Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, untuk Pemilukan menggunakan UU Pemilu.

Kalau kita lihat kondisinya Menteri saja patuh pada UU, karena bila melanggar UU berarti melanggar sumpah/janji jabatan, dan bila itu terjadi maka pejabat tersebut di berhentikan dari jabatannya.

Kita juga bisa lihat dalam kasus pemberhentian Bupati Garut, Aceng Fikri, karena melanggar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 2 di sebut bahwa “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan Aceng Fikri saat itu melakukan pernikahan siri dan menceraikan istri siri nya melalui pesan pendek (SMS) yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan, atas dasar itu kemudian DPRD Kabupaten Garut melakukan Rapat Paripurna menyatakan bahwa Bupati melanggar UU, kemudian di teruskan ke Mahkamah Agung untuk mengadili dan memutuskan apakah benar ada pelanggaran sumpah jabatan atau tidak, selanjutnya Putusan tersebut di kembalikan kepada DPRD untuk di sidangkan kembali, dan di usulakn kepada Gubernur dan Presiden melalui menteri dalam Negeri, dan akhirnya Aceng Fikri di berhentikan dari jabatannya oleh Presiden.

Hal ini bisa juga berlaku dalam permasalahan penolakan pelantikan KIP oleh Gubernur, oleh karena itu kami tetap mendesak agar DPRA melakukan proses sebagaimana pernah di lakukan oleh DPRD Garut dalam memberhentikan Bupati.
( H A Muthallib )

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS