115419 KALI DIBACA

Pembangunan IPLT Di Aceh Timur Tidak Disertai Dengan Plang Nama Proyek.

Pembangunan IPLT Di Aceh Timur Tidak Disertai Dengan Plang Nama Proyek.
example banner

Aceh Timur I Realitas – Pengerjaan Pembangunan Pengolahan Limbah IPLT Kabupaten Aceh Timur tidak menggunakan Plang Nama Proyek demikian disampaikan warga masyarakat Gampong Matang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Jafarudin 40 tahun yang ditemui di rumahnya Selasa (26/6/2018) kepada Media ini menyebutkan pembangunan IPLT tersebut warga menilai ada yang pro dan kontra, maka diantara rapat masyarakat yang diadakan Digampong sebanyak dua kali tidak setuju waktu itu ujarnya, walaupun akhirnya masyarakat tidak mempermasalahkan terkait dengan dibangunnya pembangunan IPLT tersebut.

Terkait dengan pembangunan IPLT Keuchik Gampong Matang kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur Mahyudin yang ditemui oleh Media ini Rabu (27/6/2018), menjelaskan bahwa memang benar Izin belum dikeluarkan oleh pihak Gampong Karena proyek ini masih uji coba sifatnya dikarenakan apabila dampaknya terimbas kepada masyarakat bagaimana nantinya dan sampai saat ini belum kita berikan izin,atau mengajukan ke Dinas terkait pangkasnya.

Ketua LSM KPK Nusantara Provinsi melalui Kabid Investigasi Syahruddin Adi Putra mengatakan kepada Media ini bahwa Pengerjaan Pembangunan Pengolahan Limbah (Nama sesuai keterangan dari warga) di Lorong Meunasah Gampong Matang Kecamatan Julok Aceh Timur tahun 2018 diduga seperti pengerjaan proyek Siluman katanya.

Karena tidak diketahui pelaksana, Pagu Anggaran, Perusahaan Konsultan Pengawas, serta waktu kontraknya.

Pernyataan tersebut disampaikan LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra kepada awak Media (27/06/2018) di Idi.

“Saya dapat informasi dari masyarakat setempat pukul 12.00 wib, segera berangkat ke lokasi bersama beberapa awak Media, ternyata benar sesuai laporan bahwa pekerjaan Pembangunan tidak miliki papan plang informasi proyek, sementara informasi pekerja lapangan pekerjaan sudah berjalan lebih kurang sebulan”, kata Syahrudin Adi Putra.

Selanjutnya “Menggunakan anggaran Negara seharusnya rekanan pelaksana memasang papan informasi agar pekerjaan pembangunan tersebut diketahui oleh publik.

Negara telah keluarkan aturan hukum Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi dan transparansi publik.

Oleh karena itu siapa pun tidak dibenarkan melanggar aturan tersebut, jika dilanggar berarti telah melakukan pelanggaran hukum, maka wajib dilaporkan ke pihak hukum oleh siapa pun yang mengetahui hal tersebut terjadi”, jelas Kabid Investigasi LSM KPK Nusantara tersebut demikian ujarnya.
( Hasbi Abubakar )

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS