125819 KALI DIBACA

Ketua LT – KPSKN PIN – Pemberhentian Ratusan Tenaga Kerja KHL PTPN I Langsa Jelang Idul Fitri Sangat Tidak Manusiawi.

Ketua LT – KPSKN PIN – Pemberhentian Ratusan Tenaga Kerja KHL PTPN I Langsa Jelang Idul Fitri Sangat Tidak Manusiawi.
Ketua Lembaga Tinggi Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia ( LT-KPSKN PIN) Khaidir Hasballah, SE.
example banner

Langsa I Realitas – Pemberhentian ratusan tenaga kerja Karywan Harian Lepas (KHL) yang dilakukan oleh pihak PTPN I Langsa menjelang lebaran Idul Fitri 1439 H, sangat tidak manusiawi.

Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apalagi menjelang lebaran bagai mana nasib karyawan yang selama ini sudah bekerja 3-4 tahun selama ini bergantung nasibnya sebagai tenaga harian di Perkebunan yang berkantor di Aceh.

Sangat tidak manusiawi sekali mereka seharusnya di pertimbangkan sebelum hal ini terjadi, demikian di sampaikan oleh Ketua LT -KPSKN PIN- Khaidir Hasballah, SE yang mendatangi Kantor Media Realitas Selasa (12/6/2018).

Khaidir lebih lanjut menyebutkan pihaknya meminta kepada tim dari kantor pihak Disnakertrans untuk segera mendata ulang jumlah karyawan KHL yang di berhentikan dan di keluarkan oleh Mandor Fendi di Afdeling panen Kebun Lama yang membawahi PTPN Langsa, ujar Khaidir, yang juga pegiat LSM di Aceh.

Kita minta pihak Disnakertrans Kota Langsa segera melakukan evakuasi kinerja di PTPN I langsa, menurut catatan kita bukan kali ini saja mereka melakukan pemutusan hubungan kerja dengan KHL sudah banyak terjadi sebelum kejadian seperti ini, namun pekerja sebelumnya tidak berani melaporkan kepada wartawan maupun lembaga hukum dan LSM karena mereka ketakutan akan terjadi ancaman.

Seperti Kita ketahui Senin (11/6/2018) ada beberapa orang korban pemecatan sebagai tenaga KHL mendatangi Kantor Media Realitas Jalan Syiah Kuala Simpang 4 Remi Kota Langsa Provinsi Aceh, mereka sudah menceritakan peristiwa dirinya di berhentikan cuma berbicara lewat telpon oleh Mandor Fendi dengan beberapa orang tenaga KHL, agar mereka mulai sejak tanggal 1-6-2018 tidak boleh lagi masuk kerja, sebagai tenaga kerja panen.

Sikap mandor ini sangat mengejutkan buruh kebun yang selama ini hanya mendapatkan upah sehari hanya Rp 60-70, ribu per hari.

Kita juga sudah menghubungi berbagai pihak termasuk korban PHK menjelang lebaran, segera membuat kuasa kepada pengacara untuk kita gugat pihak pihak terkait di PTPN I Langsa, dan hal ini akan kita lakukan nanti setelah lebaran Idul fitri yang tinggal beberapa hari lagi, tutup Khaidir.

Seperti yang diberitakan Media ini Senin (11/6/2018) Ratusan Tenaga Kerja KHL Panen PTPN I Jelang Idul Fitri Di Berhentikan Secara Sepihak.

Sejumlah tenaga KHL yang menghubungin Media Realitas Senin (11/6/2018) menyebutkan sedikitnya ratusan orang-orang tenaga KHL diberhentikan secara sepihak oleh PTPN Langsa, yang disampaikan melalu Mandor panen Fendi Kebun Lama masih dalam lingkungan PTPN I Langsa Aceh.

Karyawan yang diberhentikan menjelang Idul fitri 1439’ H itu akan menggugat PTPN I Langsa/Aceh nanti usai lebaran ini.

Kami akan menggugat PTPN I karena kami sudah bekerja ada yang lebih 4 tahun namun diberhentikan begitu saja tanpa prosesnya yang jelas, kami siap menggugat nanti dan kami akan laporkan kepada kuasa hukum kami nanti kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Langsa, ujar salah seorang karyawan KHL.

Kami ada yang sudah bekerja lebih 4 tahun kenapa proses pemecatan begitu saja, Disnakertrans harus segera turun tangan terhadap kasus ini dan kami minta lembaga terkait lainnya jangan tinggal diam kasus yang kami alami ini, ujar para tenaga KHL yang teraniaya ini.

Kami di aniayanya oleh petinggi baik Mandor Panen, Asisten Afdeling, dan dugaan kuat ikut serta Manager Kebun Lama, ujarnya.

Namun Media ini belum mendapatkan data kongkrit berapa orang keseluruhan yang bekerja sebagai tenaga KHL yang diberhentikan secara sepihak, Wartawan Media ini sedang melakukan investigasi kelapangan terhadap jumlah dan lokasi Kebun, karena selain karyawan Kebun Lama, ada lagi karyawan di beberapa Kebun Dalam lingkungan PTPN I Langsa.

Media ini mencoba melakukan konfirmasi baik kepada Mandor panen Fendi dan Manager Kebun Lama Ir Fadli Amin, dan Kasubag Humas PTPN I Langsa Yantri B Putra SE MM, melalui telpon genggam namun tidak berhasil dihubungi, ketiga Telpon genggam milik pejabat itu tidak aktif sampai berita ini diturunkan.

Sementara itu Direktur operasional (Dir Ops) Desmanto yang dihubungi Media ini Senin (11/6/2018) tidak bersedia berbicara banyak dalam kasus diberhentikan tenaga KHL, diminta Media ini untuk menghubungi Manager Kebun Lama, ujar Desmanto.

Lebih lanjut Desmanto juga menyebutkan kemungkinan tenaga kerja KHL itu diberhentikan sementara itu, namun demikian yang sangat tahu persis adalah Mandor panen dan Manager, ujat Desmanto yang dihubungi sekitar jam, 14.39 WIB menyebutkan dirinya sedang rapat di Medan.

Desmanto juga berulang kali menyebutkan agar hubungi Manager, ujarnya di ujung telpon.

Sementara dengan memperhatikan KEP.100/MEN/VI/2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4 ).

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.

1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 6 April 2004; 2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 19 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.

Memperhatikan :

Menetapkan :

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

3. Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4. Perusahaan adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2
(1) Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah dari pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan PKWT khusus untuk sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu.

BAB II
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN

Pasal 3
(1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
(4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
(5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
(6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
(7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.
(8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

BAB III
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN Pasal 4

(1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5
(1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
(2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 6
Pengusaha yang mempekerjaan pekerja/buruh berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 7
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan pembaharuan.

BAB IV
PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

Pasal 8
(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan.

Pasal 9
PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

BAB V
PERJANJIAN KERJA HARIAN ATAU LEPAS

Pasal 10
(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu ) hari dalam 1 (satu)bulan.
(3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pasal 11
Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pasal 12
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
(2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
b. Nama/alamat pekerja/buruh.
c. Jenis pekerjaan yang dilakukan.
d. Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

(3) Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

BAB VI PENCATATAN PKWT

Pasal 13
PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.

Pasal 14
Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII
PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15
(1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
(2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
(3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
(4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
(5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Kesepakatan kerja waktu tertentu yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1995 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di jakarta pada tanggal 21 Juni 2004
MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
JACOB NUWA WEA.
( H A Muthallib )

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS