67019 KALI DIBACA

Drs H M Serta Ginting : Peraturan No.3-07/per/23/2018, Kalau Peraturan Ini Melanggar PKB Maka FSPBUN Bisa Minta Untuk Dibatalkan.

Drs H M Serta Ginting : Peraturan No.3-07/per/23/2018, Kalau Peraturan Ini Melanggar PKB Maka FSPBUN Bisa Minta Untuk Dibatalkan.
example banner

Medan I Realitas – Tokoh pendiri FSPBUN, Drs H M Serta Ginting menyangkut Peraturan direktur PTPN III ( Persero) induk Holding No. 3.07/ per/23/2018, angkat bicara kalau peraturan ini melanggar PKB makan FSPBUN bisa minta untuk dibatalkan, dan bisa digugat.

Terkait dengan peraturan holding, ini bisa saja terjadi gugatan, ujar Drs H M Serta Ginting kepada Wartawan Selasa (12/6/2018) malam.

Selama ini sudah ada PKB baik ditingkat nasional diwakili FSPBUN dengan direksi PTPN III (Persero) induk Holding kalau dulunya FSPBUN dengan BMD PTPN 1 sd XIV, yang ditingkat, Perusahaan adalah SPBUN PTPN masing-masing dengan direksi yang payung hukum PKB induk, dimana didalam isi pasal sudah mengatur semua termasuk mutasi karyawan apakah karyawan Gol I sd Gol II D maupun GOL IIIa sd IV D, bahkan dalam PKB pengurus FSPBUN dan SPBUN dimutasipun sudah diatur harus dimusyawarahkan oleh karenanya PKB sama dengan UU sesuai yang dikuatkan dalam KUHPerdata.

Hal-hal yang sudah diperjanjikan bersama, maka jika ada yang tidak sesuai perlu ditinjau dan dimusyawarah kembali bersama bukan dikeluarkan Peraturan oleh Management / direksi sepihak seperti peraturan yang dikeluarkan oleh PTPN III (Persero) No. 3.07/per/23/2018, namun kalau peraturan tersebut melanggar PKB maka FSPBUN bisa meminta dibatalkan jika somasi tidak ditanggapi, maka FSPBUN dan atau SPBUN PTPN bisa mengugat ke PTUN peraturan yang dikeluarkan itu.

Terkait adanya miss komunikasi FSPBUN dengan pengurus dan anggota masih bisa diselesaikan diinternal organisasi lebih cepat lebih bagus sehingga tidak terjadi keretakan organisasi yang berkepanjangan sehingga dapat berakibat fatal, ujar Serta Ginting mantan ketua umum FSPBUN pertama, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut.

Drs H M Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI juga salah seorang pendiri FSPBUN yang juga ketua pertama FSPBUN, mengharapkan FSPBUN tetap solid pengurus dan anggota demi kesejakteraan anggota se PTPN.

Dan perusahaan sehat, sisi lain Direksi PTPN III (Persero) selaku induk Holding jika ada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan terkait dengan ketentuan pekerja karena sudah diatur bersama dalam PKB sebaiknya dimusyawarahkan bersama pengurus FSPBUN, ujar tokoh Sumatera Utara ini.

Sebelumnya Media ini memberitakan Selasa 12 Juni 2018 15:00, Peraturan Direktur PTPN III (Persero) induk Holding No. 3.07/PER/23/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pedoman Penugasan Karyawan antar Perusahaan di Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara Group dianggap cacat hukum.

Budiyono. SH.MH, Ketua Umum FSPBUN IX TT PTPN IX Semarang, apa yang sudah dilakukan oleh PTP N III, jelas cacat hukum kementerian BUMN harus mengambil langkah secepatnya untuk memperbaiki, ujar kepada Wartawan Selasa (12/6/2018).

Lebih lanjut Budiyono yang juga calon Doktor Hukum ini menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menurutnya Peraturan tersebut cacat hukum.

Yang pertama, bahwa Peraturan Direktur PTPN III (Persero) tersebut sama dengan Peraturan Perusahaan yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 apabila dalam suatu Perusahaan telah dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka tidak boleh ada lagi Peraturan Perusahaan.

Yang kedua, Peraturan Direktur PTPN III (Persero) yang oleh Direktur HCM dikatakan kepada salah seorang pengurus FSPBUN belum di musyawarahkan dengan FSPBUN sebagai wakil karyawan merupakan itikad tidak baik dan tidak menunjukkan terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan egaliter.

Peraturan yang jelas berdampak pada Karyawan dibuat sepihak oleh Management PTPN III (Persero) sementara dalam PKB sudah sangat jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak, ujarnya.

Menurut Budiyono Peraturan yang sudah diterbitkan secara resmi tersebut justru akan disosialisasikan pada tanggal 22 Juni 2018 di LPP Yogyakarta, yang menurut pandangan Budiyono sebenarnya disosialisasikan terlebih dahulu sambil mencari masukan dari stakeholder baru setelah itu dianggap telah disepakati oleh pihak-pihak terkait termasuk wakil karyawan baru resmi diterbitkan, jelasnya lagi.

Ketiga, ditegaskan oleh Budiyono bahwa di masing-masing PTPN anak Perusahaan PTPN III (Persero) mempunyai Badan Hukum sendiri-sendiri sebagai suatu Perseroan Terbatas yang untuk pengelolaannya dilakukan oleh seorang Direktur atau lebih yang mewakili Perusahaan baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Hubungan Industrial di masing-masing Anak Perusahaan PTPN III (Persero) pun telah dibuat Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi dengan SPBUN tingkat Perusahaan.

Perlu diingat bahwa PTPN III (Persero) adalah Pemegang Saham 90% di Anak Perusahaan sehingga pertanyaannya apakah selaku Pemegang Saham dapat mengatur hak dan kewajiban karyawan di Anak Perusahaannya, inilah yang sangat keliru selama ini dilakukan.

Oleh karena itu Budiyono yang mewakili kepentingan anggotanya meminta agar Peraturan Direktur PTPN III (Persero) tersebut di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, ujar Calon Doktor Ilmu Hukum, Unissula Semarang.

Namun apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka Budiyono yang juga sebagai Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan melakukan Gugatan di PTUN karena Keputusan Direktur PTPN III (Persero) adalah keputusan Badan Publik yang berdampak pada Karyawan PTPN.
(H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS