119019 KALI DIBACA

Diduga Tak Sesuai LPJ, DPMP4 Abdya Cek Aliran DD Geulanggang Gajah

Diduga Tak Sesuai LPJ, DPMP4 Abdya Cek Aliran DD Geulanggang Gajah
Foto: Pihak DPMP4 Abdya didampingi TP4D dan Inspektorat melakukan cek lokasi kegiatan penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Abdya, Minggu (3/6/2018).
example banner

Blangpidie | Realitas – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) didampingi Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya dan Inspektorat setempat, melakukan pengecekan aliran Dana Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, terhadap laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahap satu tahun 2017 lalu.

Pengecekan yang dilakukan DPMP4 bersama tim lainnya pada Minggu (3/6/2018) itu, guna menindak lanjuti laporan aparatur desa setempat dan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan mantan Kepala Desa (Keuchik) Geulanggan Gajah terhadap LPJ Tahap Satu dalam tahun 2017 sebesar 60 persen.

Dampak dari persoalan tersebut, Desa Geulanggang Gajah hingga tahun 2018 tidak bisa melakukan pencairan dana desa.

Bahkan, anggaran tahap dua pada tahun 2017 lalu juga sudah pinalti.

“Aparatur desa dan masyarakat melayangkan laporan bahwa terjadi penyelewengan dana desa pada tahun 2017 di Desa Geulanggang Gajah.

Untuk itu, kita bersama TP4D dan Inspektorat melakukan pengecekan ke lapangan,” kata Kepala DPMP4 Abdya, Yusan Sulaidi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Sebelumnya, lanjut Yusan, Inspektorat Abdya pernah melakukan pemeriksaan terhadap aliran buku KAS desa setempat.

Kali ini, DPMP4 didampingi TP4D juga Inspektorat kembali melanjutkan pengecekan dengan turun langsung ke lokasi kegiatan fisik dalam tahun 2017.

“Salah satunya paket pengerasan jalan di desa tersebut,” ungkapnya.

Disebutkan Yusan, LPJ tahap satu yang belum dipenuhi Keuchik tersebut sebesar 60 persen dari total anggaran dana desa lebih kurang Rp.677 juta lebih pada tahun 2017 lalu.

“Karena belum bisa dipertanggung jawabkan, maka tim turun untuk memastikan persoalannya lebih lanjut,” tuturnya.

Bahkan masalah di Desa Geulanggang Gajah itu semakin rumit setelah terjadinya ketidak cocokan antara Keuchik dengan aparatur desa setempat.

Dalam LPJ yang diajukan Keuchik, beberapa aparatur desa, Sekdes bahkan TPK tidak ikut membubuhkan tanda tangan.

Untuk itu, Yusan tidak bisa mereka-reka apakah ada kerugian negara atau tidak dalam persoalan tersebut.

Yang jelas, masalah ini akan dimintai pendapat dari pihak hukum.

“Tugas kita hanya melakukan pengecekan sesuai dengan laporan yang kita terima.

Kalau mengenenai audit, ada tim khusus yang akan melakukannya nanti,” ujarnya.

“Sampai saat ini belum ada pencairan serupiah pun di Desa Geulanggang Gajah, terkecuali persoalan ini sudah ada keputusan dari pihak hukum nantinya baru proses pencairan akan dilakukan,” demikian sambung Yusan.

Secara singkat, Ketua TP4D, Dasril A Yusdar SH membenarkan telah meninjau langsung proses kegiatan yang menggunakan dana desa pada tahun 2017 lalu di Desa Geulanggang Gajah.

Dalam persoalan ini, TP4D hanya melakukan pendampingan selagi masih bisa dilakukan konsultasi hukum sebagaimana hasil MoU dengan DPMP4 untuk anggaran dana desa tahun 2018.

“Kita hanya sebatas melakukan pendampingan saja, bukan melakukan pembelaan terhadap penggunaan dana desa yang bermasalah apalagi menimbulkan kerugian negara,” singkatnya. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS