253219 KALI DIBACA

YARA Laporkan Kadis PRKP Dan LH Abdya Ke KASN

YARA Laporkan Kadis PRKP Dan LH Abdya Ke KASN
example banner

Jakarta I Realitas – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, SH, mengadukan Firmansyah, ST, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya : 

pasal 3, PNS Wajib 

Angka 4 “ setiap PNS Wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 7 “ mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorang, dan/atau golongan.

Angka 9 “Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”

Angka 14 “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat”.

Pasal 4, PNS di larang:

Angka 1 “Menyalahgunakan wewenang”.

Angka 10 “ melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang di layani” ujar Safaruddin Kepada sejumlah Wartawan di Jakarta Selasa (22/5/2018).

Pelaporan ini berdasarkan kejadian pada tanggal 27 April 2017, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengeluarkan surat nomor:

660/245/2018 tentang penghentian sementara kegiatan perkebunan PT Cemerlang Abadi dengan alasan PT Cemerlang Abadi tidak memiliki izin lingkungan.

Firmansyah selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan dalam suratnya tersebut meminta kepada PT Cemerlang Abadi untuk menghentikan sementara oprasional PT Cemerlang Abadi dengan dalih tidak mempunyai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Izin Lingkungan.

Terhadap surat dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap hal tersebut, kami telah berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan dari hasil konsultasi tersebut kami mendapat informasi bahwa tidak boleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penutupan oprasional sebuah perusahaan tanpa melewati beberapa tahap teguran secara administrasi sampai pada surat paksaan kepada perusahaan di maksud agar segera membuat dokumen Lingkungan Hidup yang di maksud, dan selama ini, PT Cemerlang Abadi tidak pernah mendapat surat teguran bahkan surat paksaan untuk segera menyusun dokumen Lingkungan Hidup.

Tindakan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Firmansyah, ST dalam mengeluarkan surat penghentian oprasional Pt Cemerlang Abadi tidak cermat dan merugikan orang lain, terutama PT Cemerlang Abadi sebagai perusahaan yang telah menanamkan modalnya puluhan tahun di Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga merugikan Tenaga Kerja yang bekerja di PT Cemerlang Abadi yang akan kehilangan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan untuk membiayai kehidupan keluarganya, seharusnya, sebagai Aparatur Sipil Negara, sdr Firmansyah yang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang di layani, yang dalam hal ini, masyarakat yang ratusan orang bekerja di PT Cemerlang Abadi.

Tindakan dari sdr Firmansyah, ST ini telah merugikan baik PT Cemerlang Abadi sebagai sebuah perusahaan maupun ratusan tenaga kerja yang bekerja di PT Cemerlang Abadi.

Untuk itu kami mohon kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil dan Negara agar dapat menertibkan ASN yang melakukan perbuatan yang di larang dalam peraturan perundang-undangan agar setiap ASN dapat bekerja dengan professional, jujur dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Laporan ke KASN di antar langsung oleh Sekretaris YARA, Fakhrurrazi dan di terima oleh Risya Petugas Penerima Pengaduan di KASN, ujar Safaruddin menutup keterangan nya . ( H A Muthallib)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS