Bireuen I Realitas – Ketua Umum Sekolah Pemimpim Muda Aceh (SPMA) Bireuen, Yusri S, Sos, mendesak Aparat kepolisian dimintak tidak lagi tutup mata kasus video dugaan suap Ketua KIP Bireuen yang sudah tersebar luas dimasyarakat.
Pasalnya, meskipun skandal ini telah menyeruak tapi belum ada respon dari pihak polisi.
Selain koorps Bhayakara itu, hampir semua elemen masyarakat di wilayah ini ikut bungkam dan terdiam.
Bahkan, pers di Bireuen juga terkesan mengabaikan informasi tersebut, guna ditindaklanjuti secara akurat.
Sejumlah tokoh pemuda turut tutup mulut, enggan untuk mengimentari skandal kasus korupsi pemilu di Kota Juang.
Begitu juga dengan Puluhan media online, cetak dan media TV seolah tak peduli, terhadap indikasi kecurangan besar itu.
Konon lagi, tersiar kabar Bupati Bireuen merupakan hasil kecurangan penyelenggara pemilu itu.
Banyak sekali kepentingan orang lain yang terganggu, dengan masalah video itu sebut tokoh muda ini.
Apalagi berkaitan dengan kekuasaan yang saat ini menjabat, dan sistem perpolitikan kotor antara peserta dan penyelenggara pemilu, yang nanti akan bertarung dalam pesta demokrasi 2019,” ujar Yusri. S,sos, Ketua Umum SPMA Bireuen, kepada Media Realitas, Minggu (27/5/2018) di Bireuen.
Dampaknya sebut yusri itu, akses jalur kotor yang dimainkan secara sistemik dan terstruktur oleh Ketua Komisioner KIP, diduga akan terus terpelihara dalam instrumen dan sistem pemilihan umum tahun depan di daerah ini.
Akibat, skandal ini dipetiskan oleh pihak tertentu, yang tak peduli serta menggali keuntungan dari kasus itu.
Seperti Ketua DPD KNPI Bireuen, Asnawi yang dimintai tanggapannya oleh media ini terkesan enggan tuk bicara.
Bahkan, sosok ini yang juga jadi salah satu PPK saat itu.
Malah mengelak saat dicercai pertanyaan kasus tersebut.
Seperti sebelumnya di beritakan Media Realitas Minggu (27/5/2018) Tim Sapu bersih (Saber) Pungutan liar (Pungli) Bireuen, mempelajari materi video skandal dugaan suap Ketua Komisioner KIP yang telah beredar luas di masyarakat Kota Bireun dan di Provinsi Aceh pada umumnya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Saber Pungli Bireuen, Kompol Carlie saat temui Media Realitas.
Dia mengaku, dirinya belum melihat secara persis video itu, namun sudah mendengar desak kasus tersebut, ujar Carlie.
Carlie menandaskan, saat ini pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kapolres.
Untuk menyikapi informasi itu, selanjutnya mempelajari persoalan ini secara akurat.
Namun, disebutkannya jika bentuknya suap dan tidak berhubungan dengan kutipan liar, maka masuk ranah pidana yang harus ditangani oleh pihak penyidik kepolisian atau kejaksaan.
“Kami harus pelajari dulu informasi itu, apabila ada kaitan dengan pungli, kami siap memproses kasus ini,” sebutnya.
Menurut dia, tim saber tergabung dari tiga instansi.
Yakni Polisi, Kejaksaan dan Pemkab yang melibatkan Inspektorat Bireuen.
Pihaknya senantiasa siap memproses setiap laporan masyarakat, terkait tindakan pungli di sektor pelayanan publik.
“Jika ada oknum kepolisian yang terlibat pungli, kami tidak segan-segan menindak mereka.
Karena ini instruksi Wakapolri, bagi seluruh jajaran,. Malah disuruh lepas seragam dan ditelanjangi siapa saja personil yang ikut terlibat pungli, ” ungkapnya.
Selain itu, dia juga mengharapkan partisipasi publik, untuk melapor dugaan pungli yang dirasakan masyarakat.
Laporan pengaduan tersebut, dapat dilaporkan ke Whatsapp Saber Pungli Nomor : 08116700226. Dia berjanji, siap menindak lanjuti setiap indikasi pungli yang terjadi di Kabupaten Bireuen.
Sementara itu Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Safaruddin SH, di tempat terpisah Sabtu (26/5/2018) kepada Wartawan Media Realitas, pihaknya meminta penegak hukum baik polisi maupun jaksa di Bireuen atau pihak Polda dan Kejati Aceh untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang di lakukan oleh oknum Ketua Kip Kabupaten Bireun Provinsi Aceh.
Dalam Video yang beredar di Aceh sudah sangat jelas antara oknum Ketua Kip Bireun dengan Oknum Calon Anggota DPR – RI dari F Gorlar berbicara soal pengelambungan suara di Pileg 2014 lalu juga disebutkan hadiah yang akan diserahkan satu unit mobil CRV setelah diserahkan uang sebanyak Rp 100 Juta Rupiah dengan alasan uang itu untuk PPK dan PPS jelang hari pencoblosan, ujar Safaruddin, yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Provinsi Aceh.
Unsurnya sudah memenuhi untuk dibawa ke ranah hukum, makanya kita minta penegak hukum segera mengusut tuntas kasus yang sangat memalukan ini, kemungkinan dugaan sementara bukan hanya dengan oknum calon anggota DPR- RI ini saja oknum Ketua Kip ini terlibat, makanya kita minta penyidik segera buru kasus ini, kemungkinan besar bakal ada lagi nanti korbannya, tutup Safaruddin. (M Reza)
