173019 KALI DIBACA

Ketua LPAP RI Ibnu Hajar Koordinasi Dugaan Korupsi Kota Langsa Ke BPK RI Aceh.

Ketua LPAP RI Ibnu Hajar Koordinasi Dugaan Korupsi Kota Langsa Ke BPK RI Aceh.
Ketua LPAP RI Ibnu Hajar, SH bersama Staf Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Diana. sedang melakukan koordinasi terhadap dugaan fraud Keuangan Negara di Kantor BPK , Jumat (25/5/2018)
example banner

Banda Aceh I Realitas – Maraknya Dugaan korupsi di organ Pemerintah Kota Langsa sepanjang tahun tidak terlepas dari pernak-pernik dugaan korupsi, berupa bansos 2013, pengadaan tanah Kapa, dugaan mark up pengadaan bunga dan tanaman hias serta pembangunan taman dengan nilai anggaran yang tidak sesuai sepanjang tahun, sehingga muncul dugaan Korupsi berjamaah, demikian disampaikan ketua Lembaga Pengawasan Dan Advokasi Publik Republik Indonesia (LPAP-RI) Ibnu Hajar, SH, kepada sejumlah Wartawan di Banda Aceh Jumat (25/5/2018).

Berserakan sampah di pusat kota Langsa hampir setiap pagi bauk busuk Ditengah kota Langsa.

 

Pegiat LSM ini dengan tegas menyebutkan Bahwa Kota Langsa ada dugaan ajang korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum pada organ Pemerintah Kota Langsa kita dapat melihat sampel dilapangan, ujar Ibnu Hajar.

Ada kasus bansos yang penyalurannya sangat kental dugaan korupsi, kolusi dan nipotisme, KKN kasus mark up pengadaan tanah Gampong Kapa Langsa Timur Kota Langsa, Provinsi Aceh, kasus pengadaan tanaman bunga dan pembuatan taman dan lampu hias yang menelan anggaran uang Negara dengan nilai yang sangat fantastis sepanjang tahun itu terjadi.

Berapakah harga bunga yang di tanam di pusat kota Langsa, maka LPAP- RI sedang meneliti berapa anggaran setiap tahun biaya penanaman Bunga di pusat Kata Langsa, bunga apa saja yang di tanam.

 

Rakyat jelata dirugikan dan yang untung adalah oknum Pejabat dan pihak yang terlibat untuk bermain.

Perhatian kami bahwa Walikota Langsa Usman Abdullah dan Wakil Walikota Langsa Marzuki telah bekerja keras dan jujur.

Untuk menghindari terjadi dugaan fraud uang Negara, ujar Ibnu Hajar d.

Kita sudah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh terhadap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh pada hari ini.

Tinjau kembali izin perbengkelan sepeda motor di pusat kota Langsa yang selama ini tumbuh subur, sehingga sangat terganggu masyarakat tentang kesehatan.

 

Diana menjelaskan bahwa status WTP bukan berarti lepas dari Fraud, Analisa Ibnu Hajar bahwa untuk memperoleh status WTP saja akan sulit bagi Kota Langsa karena tahun 2017 diduga banyak terjadi kasus korupsi dan penggelapan uang Negara di Kota Langsa dan untuk 2018 sektor yang sangat rawan terjadi fraud adalah pada perencaaan APBK, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Karena besar kemungkinan korupsi di Kota Langsa sudah diawali dari tahap perencanaan.

Untuk itu Ketua LPAP RI Ibnu Hajar, SH akan menyelenggarakan sosialisasi rapat umum kepada masyarakat Kota Langsa tentang prosedur membuat pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertulis dan online, sebut Ibnu Hajar dengan menutup keterangannya. ( iqbal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS