103419 KALI DIBACA

Diduga Bermasalah, Polres Abdya Lidik Jetty Muara Rubek

Diduga Bermasalah, Polres Abdya Lidik Jetty Muara Rubek
Batu gajah sebagai material pembangunan Jetty Muara Rubek, Kecamatan Susoh, Abdya mulai berjatuhan.

Blangpidie | Realitas – Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aceh Barat Daya (Abdya) secara perlahan telah melakukan penyelidikan terkait rusaknya Tanggul Mulut Muara( Jetty) Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, kabupaten setempat.

Kapolres Abdya, AKBP Andy Hermawan, SIK MSc melalui Kasat Reskrim Iptu Zulfitriadi SH yang dihubungi wartawan, Senin (28/5/2018) membenarkan sedang melakukan penyelidikan terkait rusaknya jetty Rubek.

Dimana, bangunan jetty tersebut dikategorikan masih baru selesai dikerjakan pada tahun 2016 lalu.

Pembangunan jetty tersebut, untuk mencegah pendangkalan muara yang sebelumnya kerap menutupi mulut muara.

“Karena proyek tersebut menggunakan uang negara, jadi sedang kami lakukan penyelidikan, apalagi bangunan itu masih baru. Kita menduga ada masalah dalam proyek tersebut,” ungkapnya.

Kata Zulfitriadi, dugaan kecurangan bisa saja terjadi.

Akan tetapi, pihaknya sedang berupaya untuk melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan keterangan dari unsur-unsur terkait disertai dokumen pengerjaan proyek tersebut.

“Mengenai persoalan ini, kami tidak mungkin berasumsi yang tidak baik.

Ada aturan yang mengaturnya, paling penting melakukan penyelidikan dulu.

Bagaimana proses selanjutnya, akan kita kabari lagi dalam jumpa pers nantinya,” ujar Kasat Reskrim via phonselnya.

Informasi yang diterima wartawan, bangunan jetty yang terbuat dari susunan batu gajah itu melekat di bibir muara Rubek dengan panjang kurang lebih 150 meter mulai terlihat rusak.

Susunan batu besar sebagai material mulai jatuh berserakan di pinggir tanggul.

Bahkan Praktisi dan Konsultan Hukum di Abdya Irfan Faisal SH, secara terpisah mengatakan, pihaknya memang sudah lama mendengar terkait bangunan jetty yang mulai rusak tersebut.

“Kita sudah banyak menerima informasi itu, namun persoalan ini bukan ranah kami. Yang berhak memproses adalah pihak kepolisian,” katanya.

Walau begitu, Irfan yang juga Ketua Komisi Nasional-Pengawasan Aparatur Negara (Komnas-Waspan) Abdya meminta ketegasan pihak kepolisian, agar segera mengusut dugaan indikasi penyimpangan dalam proyek dimaksud. (Syahrizal)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS