64119 KALI DIBACA

Salah Satu Warga Bireuen Keluhkan Saat Pembayaran Pajak PBB

Salah Satu Warga Bireuen Keluhkan Saat Pembayaran Pajak PBB
example banner

Bireuen | Media Realitas- Persoalan dilema yang di hadapi pemerintah kabupaten bireuen semakin lama semakin tercium aroma para pelaku penyimpangan di kalangan dinas pendapatan kabupaten Bireuen.

Pasalnya salah seorang warga yang ingin membayar Pajak PBB di kantor dinas pendapatan itu malah menimbulkan persoalan baru yang selama ini belum pernah tercium, permainan yang sangat rapi dilakukan pihak kantor pendapatan itu.
Fadlon salah satu warga yang ingin melaksanakan pembayaran pajak PBB Miliknya malah di persulit dengan bermacam cara oleh pihak kantor itu.

Dirinya menceritakan awalnya saat dirinya hendak membayar setoran pajak itu malah awak dinas itu menyuruh membayar 6 x lipat dari harga yang di tentukan. Dirinya heran saya mau membayar Pajak milik saya bukan satu kampung.

Dirinya menguraikan Luas tanah An. T. Puteh 4.878 M sesuai hasil print out yang dikeluarkan oleh bidang pendapatan kantor Bupati Bireuen dari tahun 1998 s/d 2017 dengan total tagihan pajak bumi dan bangunan sekitar Rp. 8.971.217,~.

Sementara perlunasan PBB atas nama (Fatlon) yang berada di desa reulet dengan luas tanah 330 M dari tahun 2009 s/d 2017 Namun dirinya harus membayar sebesar Rp. 6.949.782,~ untuk luas tanah 4.878 M yang seharusnya hanya Rp. 470.250,~

Jumlah tersebut harus dilunasi sebesar Rp. 6.949.782,~ karena sudah sesuai dengan sistem yang diadopsi oleh kantor bidang pendapatan Kabupaten Bireuen. Dirinya melanjutkan jika sistem tersebut benar maka layak untuk diadopsi dan di implimentasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Namun kalau sistem tersebut jelas-jelas merugikan masyarakat kenapa harus diberlakukan. Dan yang perlu dicurigai dan diduga inilah salah satu lahan empuk untuk ajang korupsi akibat dari pembayaran PBB diatas luasan tanah yang sebenarnya.

Kalau seperti ini masyarakat yang ingin mengikuti program pemerintah untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kewajiban harus mencari jalan alternatif lain, untuk memalsukan identitas karena tidak sanggup membayar pajak sebagaimana yang sudah diatur oleh sistim yang salah .Ungkap nya kepada media ini.
Sementara Kabit penetapan Amirudin yang di temui media ini Kamis 2/November/ 2017 mulai bingung dan bersis keras untuk tetap membayar sesuai sistem yang berlaku.

Ketika di tanyai oleh awak media jika hal ini sebaliknya berada di posisi anda apa yang anda lakukan apa anda tetap membayarnya?
Kabit menjawab “Oow tentu tidak” .

Nak kalau memang sistem ini salah kenapa tidak bisa di rubah. Dirinya langsung mengarakan ke kepala dinas DPKKD mungkin di sana bisa di tanyakan langsung.
Namun tak berlasung lama awak media mencoba menemui kepala dinas DPKKD Untuk dapat di konfirmasi ,Namun sampai saat ini awak media belum berhasil untuk dapat menemui kepala dinas DPKKD tersebut.(red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS