146619 KALI DIBACA

LSM : DPP-LPPAN-RI Mendesak Pemerintah untuk Mencabut PP No. 72 Tahun 2016.

LSM : DPP-LPPAN-RI Mendesak Pemerintah untuk Mencabut PP No. 72 Tahun 2016.
example banner

Jakarta I Media Realitas- Dengan telah di lahirkannnya PP No. 72/2016 ini oleh Pemerintah, keresahan di tengah-tengah Masyarakat terus menerus bergulir, bahkan kekhawatiran dari kalangan Legislatif terus bermunculan, sehingga sampai saat ini masih sedang hangat di bicarakan di seluruh kalangan komunitas yang aktif di Negeri ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penyelamatan dan Pemanfaatan Asset Negara Republik Indonesia DPP-LPPAN-RI Amir Muthalib, kepada sejumlah Wartawan di Jakarta Jumat 24/11/2017, juga menyinggung Anggota DPR-RI yang memiliki mandat penuh dari rakyat, yang seharusnya pihak Legislatif sesegera mungkin mengambil langka-langkah yang nyata dan kongkrit, jangan hanya melemparkan bola panas ke publik saja, setelah itu membisu.

Lebih lanjut Amir Muthalib, menyebutkan Negara dalam keadaan siaga satu melihat dari suhu Politik di tingkat Nasional sudah sangat Memanas bahkan sudah mencapai di level tertinggi batas akhir dari berbagai sudut pandang ujar nya.

Kita sangat prihatin hal ini memang sudah menjadi tanggung jawab penuh pihak Legislatif kepada bangsa dan Negara ini untuk menjaga mengawasi kedaulatan Negara kita sebut nya lagi.

Harapannya kita segera mungkin masalah ini di tuntaskan agar bisa terselamatkan Asset-asset Negara baik itu BUMN maupun BUMD anggota DPR itu jangan hanya mengeluarkan statment melalui media masa saja, tapi tidak berani mengutarakan di Gedung Senayan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di negeri ini.

Ketua Umum DPP-LPPAN-RI juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan serta DPR/MPR-RI untuk segera mungkin mencabut PP No 72/2016 tersebut demi penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia ujar nya lagi.

Karena di sinyalir kuat bahwa PP No 72 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang tercatum di dalam pasal 2A ayat 3 ayat 4 dan ayat 7 menurut pandangan, Ketua LSM Amir Muthalib pasal-pasal tersebut Inkonstitusional, maka di sebut bertabrakan dengan pasal 33 UUD 1945 bahkan dengan beberapa peraturan dan Undang-undang lainnya.
Maka kita Mintak pemerintah untuk dapat meninjau kembali demikian Amir Muthalib. (hai ).

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS