66119 KALI DIBACA

Gawat…! KPK Diancam Jika Melanjutkan Penyidikan Setya Novanto

Gawat…! KPK Diancam Jika Melanjutkan Penyidikan Setya Novanto
example banner

Jakarta| Media Realitas-Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap kliennya. Bila tidak, dia mengancam bakal menjerat KPK dengan berbagai macam pasal.

“Bila ada pihak KPK yang nekat melakukan penyidikan ulang terhadap Pak Novanto dengan objek yang sama, saya akan jerat dengan Pasal 216 KUHP dan 421 KUHP,” kata Fredrich di kantornya, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa, 7 November 2017.

Pasal 216 KUHP menyatakan, “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh sah serang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Sementara itu, Pasal 421 KUHP berisi, “Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang  untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

“Dan Pasal 23 UU 31 tahun 1999 itu dalam pelaksaanaan tipikor dikatakan,  barang siapa yang melanggar 216 dan 421 itu akan dihukum 6 tahun.  Kalau pasal 414, siapapun dengan bantuan kekuatan angkatan bersenjata melawan putusan pengadilan maka diancam hukuman 9 tahun,” beber Fredrich.

Untuk itu, ia meminta KPK menghentikan penyidikan. Hal ini berdasarkan hasil putusan praperadilan pada 29 September 2017. Fredrich menyampaikan, dalam putusan itu dikatakan penetapan tersangka kepada Ketua Umum Partai Golkar tidak sah.

“Putusan itu sudah sangat jelas,  memerintahkan KPK untuk menghentikan pemeriksaan kasus KTP-el,” ujar dia.

Menurut dia, Lembaga Antikorupsi itu tidak memiliki landasan hukum untuk melanjutkan penyidikan dan memeriksa ulang. “Saya sudah bilang berulang kali, kalau coba sentuh, saya hajar. Maksudnya, saya lapor polisi. Kita sebagai warga negara dilindungi undang-undang. Kita punya hak bela diri dan enggak akan diam tunggu mati,” pungkas dia.(red)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS