120419 KALI DIBACA

Walikota Langsa Usman Abdullah : Tanah Itu Hutan Lindung Bukan Tanah Masyarakat

Walikota Langsa Usman Abdullah : Tanah Itu Hutan Lindung Bukan Tanah Masyarakat

Langsa Aceh I Media Realitas– Terkait penyerobotan Tanah seluas lebih kurang 1 hektar milik Syafruddin  warga  Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama (sekarang Langsa Baro)  yang diduga di lakukan Pemko Langsa,  Walikota Langsa Usman Abdullah, SE  angkat bicara. Walikota tidak pernah mengambil tanah siapapun tidak mungkin walikota membuat warganya menderita tanah itu tanah negara, tanah hutan lindung bukan milik siapapun dan proses tanah itu sejak walikota sebelumnya, ujar Usman Abdullah walikota Langsa kepada Media Realitas Sabtu malam (22/7) di pos Kupi Langsa sekira jam 21.30 WIB.
Kalau ada pihak pihak yang mengakui tanah itu milik pribadinya selama ini sudah digunakan tempat pembuangan sampah kita minta kepada pihak yang dirugikan tempuh jalur hukum nanti akan dibuktikan siapa yang mengambil tanah hutan lindung itu sehingga disebut sebut adanya sertifikat, ujar Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Suum.
Toke Suum lebih lanjut menjelaskan tanah hutan lindung itu akan kita pelihara dengan baik kalau ada yang miliki kita minta badan pertanahan nasional (BPN) segera teliti sertifikat yang sudah dikerahkan kepada masyarakat kota uji kelayakan apakah tanah itu milik negara atau milik pribadi.
Walikota tidak mungkin membuat rakyat nya susah apalagi mengambil hak masyarakatnya sangat keliru sekali kalau ada pejabat daerah mau mengambil tidak masuk akal sehat ujar nya lagi.
Menurut Usman Abdullah (Toke Suum), setiap apa yang dilakukan oleh Pemko Langsa sudah pasti ada yang pro dan kontra.
“Ya biasa lah itu pro kontra.
Sebelumnya media ini memberitakan salah seorang warga , Syafruddin melalui kuasa hukumnya Muslim A Gani SH mengungkapkan,  pihaknya  merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 100.278 m2, yang terletak di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/2005 dan Surat Ukur Nomor 1/2005.
“Namun, sebagian dari tanah tersebut lebih kurang seluas 1 hektar  telah diserobot dan dikuasai oleh Pemko Langsa tanpa seizin dan sepengetahuan klien kami, untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,” kata Muslim A Gani.
Dikatakan,  pemilik tanah telah beberapa kali  melaporkan kepada Pemko Langsa melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa menyangkut status kepemilikan tanah dimaksud. Namun Pemko Langsa hingga kini tidak memberikan respon positif hingga pemilik tanah terpaksa melakukan somasi terhadap Walikota Langsa Usman Abdullah.
Dalam surat Somasi yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2017 itu, disebutkan
Syafruddin yang merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun inmateril, meminta Pemko Langsa agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah miliknya dan kemudian segera mengosongkan serta mengembalikan keseluruhan tanah yang dikuasai Pemko Langsa tersebut kepada pemiliknya. Karena, tidak ada alasan dan dasar yang membenarkan bagi Pemko Langsa untuk menyerobot hak atas tanah milik orang lain. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilayangkan surat Somasi ini Pemko Langsa tidak menanggapi,  maka kuasa hukum pemilik tanah,  Muslim A Gani  SH mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan, baik secara Pidana maupun upaya hukum secara Perdata.
Menyangkut respon Walikota Langsa Usman Abdullah alias Toke Suum yang mengatakan  “Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu”,  dalam dugaan penyerobotan tanah warga oleh Pemko Langsa ini, Muslim A Gani  sangat menyesalkan sikap dan ucapan Walikota Usman Abdullah.
“kami berharap kepada Walikota Langsa tidak perlu mengeluarkan statemen seperti itu . ” Kami bukan anjing “. Kami Pengacara Profesional dari Peradi yang diangkat dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan,” Kata Muslim A Gani.
Menurutnya, perlu ditegaskan bahwa  Profesi Pengacara itu dilindungi oleh Undang – Undang Advokat No 18 Tahun 2003, kedudukan Advokat sejajar dengan Jaksa dan Hakim.  Bedanya, mereka memperoleh pendapatan dari negara sedangkan advokat dari jasa hukum.
” Sesuai dengan profesi, kami akan menghadapi segala sesuatu dengan santun , dan mengedepankan etika. Meski demikian kami juga ingin tegaskan kepada Saudara  Walikota Langsa agar lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat,” demikian Muslim A Gani SH.(nzr)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS