26919 KALI DIBACA

Pansus Angket Akan Temui Napi Korupsi, KPK Serahkan ke Kemenkum

Pansus Angket Akan Temui Napi Korupsi, KPK Serahkan ke Kemenkum

Jakarta – Pansus Angket KPK berencana menemui narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu. KPK menyerahkan perizinannya ke Kemenkum HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi artinya pengadilan, seluruh dakwaan atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan pansus, silakan saja,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2017).

“Itu domain Kemenkum HAM,” sambungnya.

Baca juga: Pansus KPK akan Kunjungi Napi Korupsi di Sukamiskin dan Pondok Bambu

Pansus angket KPK hingga saat ini juga masih berusaha untuk menghadirkan tersangka kasus pemberian kesaksian palsu, Miryam S Haryani. Hal itu tetap ditolak oleh KPK.

“Pemanggilan Miryam misalnya kalau yang diminta informasi penanganan perkara, sebaiknya ikuti proses persidangan misalnya rekaman Miryam proses pemeriksaan e-KTP itu salah satu bukti akan disampaikan persidangan juga, misalnya apakah benar Miryam ada atau tidak pihak yang menekan termasuk juga itu terkait perkara ini,” papar Febri.

Tudingan-tudingan terhadap KPK juga terus dilemparkan saat pansus angket KPK. Termasuk dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menyoroti lembaga semi negara dan aliran dana KPK ke LSM. Febri menganggap hal itu tidak perlu ditanggapi.

“Saya kira itu tidak terlalu penting ditanggapi, KPK lebih baik kerja secara maksimal saja dan menangani perkara korupsi kita ketahui banyak terganggu dengan kerja KPK, diminta dibubarkan, pelemahan, kami akan terus bekerja saja pernyataan atau tekanan tidak akan berhasil membuat menghentikan perkara kasus lain,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu direncanakan pada Kamis (6/7) mendatang. Kunjungan ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Kalau terkait napi tipikor kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur anggota pansus angket KPK, Misbakhun usai rapat internal hari ini.

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS