167619 KALI DIBACA

Diduga Serobot Tanah Warga, Walikota Langsa Di Somasi

Diduga Serobot Tanah Warga, Walikota Langsa Di Somasi

Langsa I Media Realitas- Diduga telah menyerobot tanah seluas lebih kurang 1 hektar milik Syafruddin warga Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama (sekarang Langsa Baro) , Walikota Langsa Usman Abdullah  disomasi. Apalagi tanah milik Syafruddin yang terletak di Gampong Pondok Keumuning itu, telah lama dikuasai Pemko Langsa  dan digunakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebelum dilakukan somasi, pemilik tanah telah beberapa kali  melaporkan kepada Pemko Langsa melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa menyangkut kepemilikan tanah dimaksud. Namun Pemko Langsa hingga kini tidak memberikan respon positif hingga pemilik tanah melakukan somasi.

Kuasa Hukum pemilik tanah  dari Acheh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH kepada Wartawan, Jumat (14/7), mengatakan klien nya atas nama Syafruddin merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 100.278 m2, yang terletak di Gampong Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Timur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/2005 dan Surat Ukur Nomor 1/2005.

“Namun, sebagian dari tanah tersebut lebih kurang seluas 1 hektar  telah diserobot dan dikuasai oleh Pemko Langsa tanpa seizin dan sepengetahuan klien kami, untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah,” kata Muslim A Gani.

Dikatakannya, atas perbuatan Pemko Langsa itu, klien nya  Syafruddin merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun inmateril.
Karena itu, Muslim A Gani  melalui surat Somasinya tanggal 14 Juli 2017, meminta Pemko Langsa agar segera menghentikan segala kegiatan diatas tanah milik Syafruddin dan selanjutnya untuk mengosongkan serta mengembalikan keseluruhan tanah yang dikuasai Pemko Langsa itu kepada pemiliknya. Karena, tidak ada alasan dan dasar yang membenarkan  bagi Pemko Langsa   untuk menyerobot  hak atas tanah milik orang lain.
Menurutnya,  jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dilayangkan surat Somasi ini Pemko Langsa tidak  menanggapi,  maka Muslim A Gani mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan, baik secara Pidana maupun upaya hukum secara Perdata.
Pemko Langsa melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Umar SH yang dihubungi  Wartawan, menyebutkan pihaknya hanya sebagai pengguna saja atas lahan tersebut. Soal status kepemilikan tanah, itu kewenangan Badan Pengelola Kekayaan Derah (BPKD) Kota Langsa. “Dinas kami hanya menggunakan saja . Menyangkut kepemilikan lahan tanyakan saja pada BPKD Langsa,” ujar Umar.(ZAL)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS