49419 KALI DIBACA

LSM FAKTA : Perusahaan HGU Perkebunan di Aceh Timur Tidak Memiliki IUP-B

LSM FAKTA : Perusahaan HGU Perkebunan di Aceh Timur Tidak Memiliki IUP-B
example banner

LSM FAKTA : Perusahaan HGU Perkebunan di Aceh Timur tidak memiliki IUP-B

Aceh Timur I Media Realitas-Lembaga terkait jangan tutup mata terhadap banyaknya perusahaan perkebunan yang tidak jelas izin nya.

Bahwa di dalam wilayah kabupaten Aceh Timur Ada terdapat sekitar 30-an perusahaan perkebunan, pembangunan perkebunan di daerah tersebut dengan tujuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, namun kenyataanya semua itu hanya berbentuk cover belaka, ternyata dalam pengelolaan potensi yang sangat besar ini kenyataanya belum mampu untuk mendongkrak dan meningkatkan perekonomian daerah terutama untuk kemakmuran dan kesehahteraan bagi rakyat di daerah itu.

Justru keberadaan perkebunan didaerah banyak menimbulkan konflik antara masyrakat dengan perkebunan konflik pertanahan yang selama ini kerap terjadi belum dapat di selesaikan secara maksimal, serta belum ada yang Mangarah terhadap keberpihakan kepada masyarakat, perusahaan perkebunan selain banyak merugikan masyarakat sekitar ujar ketua LSM FAKTA wira kepada wartawan media ini minggu(4/6) di Aceh timur.

Menurut wira kehadiran perkebunan di daerah ini belum bisa membawa kemakmuran pendapatan asli daerah serta negara akibat tidak memberi kontribudi dibidang perizinan, pungkas nya.

Di kabupaten Aceh Timur ada terdapat banyak perusahaan perkebunan HGU yang melakukan kegiatan dan operasional namun banyak yang tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan budi daya tanaman dan atau kelengkapan dokumen yang sah, antara lain sejumlah perusahaan perkebunan HGU yang dengan sengaja melakukan kelalaian, tidak dan belum melengkapi dokumenya yang sah untuk standar perkebunan antara lain :

Perkebunan PT Atakana Company seluas 3.455 Ha.di Rantau Peureulak.

Perkebunan PT. Aceh Loka Makmur seluas 70 Ha.Lokasi Rantau Peureulak.

Perkebunan PT Bumi Flora seluas 3.875.42 Ha.Lokasi Banda Alam.

Perkebunan PT Bayu Puga Sawit seluas 70 Ha. Di Indra Makmur.

Perkebunan PT Citra Ganda Utama seluas 6.706 Ha. Di Rantau Selamat.

Perkebunan PT Dwi Kencana Semesta seluas 1.813.70 Ha. dan seluas 4.483.20 Ha.Di IDi Rayeuk dan Rantau Selamat.

Perkebunan PT Patria Kamoe seluas 4.056 Ha. Lokasi Sungai Daya.

Perkebunan PT Wahyu To ski seluas 113.66 Ha. Lokasi Peureulak.

Perkebunan PT TegaS Nusantara seluas 4.251.Ha. Lokasi Serba Jadi.

Perkebunan PT Wirya Perca seluas 875 Ha. Lokasi Rantau Selamat,

Masih banyak lagi perusahaan dan perkebunan yang belum serta tidak Mandaftarkan perusahaan juga perkebunanya, ini merupakan perbuatan yang tidak patuh terhadap UU serta ketentuan serta sabun Aceh yang telah ditetapkan.

Pada dasar nya yang harus dipertegas dan diperjelas adalah Setiap Perusahaan perkebunan harus memiliki kantor perwakilan perusahaan di dalam wilayah kabupaten Aceh Timur sehingga tidak menghambat kordinasi terkait laporan usaha yang wajib di sampaikan dan harus menerapkan kordinasi baik antar instansi yang berwenang terhadap perizinan usaha perkebunan.

Juga harus memperjelas tapal batas antara HGU/perusahaan dengan perusahaan perkebunan juga antara kebun masyarakat dan juga harus memperjelas tapal batas administrasi gampong dengan tapal batas HGU sehingga tidak terjadi konflik pertanahan dengan masyarakat.

Wira minta kepada para pihak terkait pemuda Aceh dan Pemkab Aceh timur harus memperjelas dan pertegas terhadap kewenangan serta tugas juga fungsi terkait dengan pengawasan antara kementrian lingkungan hidup dan kementrian kehutanan juga dengan kementrian agraria dan Tata ruang sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Harus juga di kaji ulang dan harus dipelajari secara seksama setiap berbagai persoalan yang terjadi dalam perubahan dan regulasi perundang undangan yang sering terjadi sehingga memberi atas kepastian hukum terhadap setatus Kawasan.

Jalan pertahanan Masionam ( BPN ) Aceh dan BPN Aceh timur juga harus lebih transfaran dalam memberikan data base terhadap data data tentang perizinan dan hak atas tanah yang diterbit kan sehingga tidak menghambat penataan dan pendataan terhadap lahan lahan terlantar diareal APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
BPN Aceh timur juga kita minta harus terbuka dan transparan kita juga dapat info ada nya main mata antara BPN dengan pihak HGU di Aceh timur sebut wira.

Kita sedang mendata menyangkut HGU di Aceh timur dan akan kita sampaikan kepada tim penyidik nanti juga terdapat adanya pungli si kantor BPN Aceh timur ujar wira menutup keterangan nya. (Hai )

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS