40119 KALI DIBACA

Koodinator LSM LPAP RI Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Mar up Harga Tanah di Pemko Langsa

Koodinator LSM LPAP RI Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Mar up Harga Tanah di Pemko Langsa
example banner

Langsa Aceh I Media Realitas- penegak hukum diminta serius menangani kasus mar- up harga tanah yang dibelinya di wilayah Pemko langsa banyak dugaan tanah yang dibeli itu terjadi mar up Ping besar dan di duga terjadi nya kerugian negara.

Kita minta kepada penegak hukum yaitu Kejari Pemko
Langsa untuk segera mengusut tuntas kasus ini ujar Wira koordinator investasi Lsm LPAP- RI kepada media ini Sabtu (3/6) di langsa.

Menurut wira adanya mark-ap harga tanah melalui sumber dana Otsus da APBA Thn 2013 di Pemko Langsa sudah terjadi ( KKN berjamaah) Libur Delecti di kota Langsa. Adapun beberapa lokasi tanah yang dilakukan ganti rugi oleh Pemko langsa Langsa antara lain :

Lokasi tanah di Gp Kapa kec, Langsa Timur seluas 14’96 Ha. Senilai Rp 7.122.917.300, untuk perumahan nelayan dan pada tahun 2013 harga tanah tsb hanya sekitar Rp 20 jt/Ha, namun dibeli oleh Pemko Langsa senilai Rp 475 jt/Ha, (di mark-ap 1000 persen)

Lokasi tanah di Alur dua kec,Langsa Baro seluas 2.43 Ha untuk YTH senilai Rp 5.945.741.000. Pada dgn 2013 harga tanah tsb sekitar Rp 60 jt/rante tetapi dibeli oleh Pemko Langsa sebesar Rp 97 jt/Ha.(di mark-ap sekitar 30 persen)

Lokasi tanah di Gedubang kec.Langsa Baro seluas 9.699 Ha. Seharga Rp 2.906.155.000 untuk sarana umum, pada thn 2013 harga tanah tsb sekitar Rp 70 jt/rante tapi di beli oleh Pemko Langsa Rp 121 jt/ rante (di mark-ap 50 persen)

Bahwa persoalan KKN berjamaah tersebut sudah berjalan tiga tahun diproses oleh kejaksaan negeri Langsa akan tetapi sampai dgn saat ini belum ada kejelasan, sehingga terkesan kasus ini di aman kan oleh pihak kejari Pemko langsa.

Menurut wira yang sudah melalukan konfirmasi dengan pihak Kejari Pemko langsa Bahwa hasil konfirmasi kepada wira sampai saat ini pihak kejari sedang menunggu proses hasil pemeriksaan MAPPI atas kinerja KJPP yang di anggap ada bermain dengan oknum pejabat yang membidangi dalam melakukan penilaian harga tanah pada ke tiga lokasi tersebut.

Wira lebih lanjut mengatakan seperti lokasi tanah digampong Kapa yang di beli adalah merupakan tanah tambak dan rawa tidak ada akses jalan bahkan harus menyeberangi sungai serta alur ini sudah jelas adanya permainan pihak Pemko langsa dengan pihak Kakanwil BPN Aceh yang waktu itu di jabat oleh Nursil SH Mkn yang sekarang bupati terpilih kabupaten Aceh Tamiang sebut wira lagi.

Wira yang mengaku sudah melakukan investigasi keberala lembaga terkait termasuk Kajari Pemko langsa mendapat kan keterangan dari pihak kejari Langsa mengaku tidak memiliki anggaran sebesar Rp 80 jt guna untuk menghadirkan MAPPI dalam proses mengkaji ulang dan kelayakan harga tanah yang telah ditetapkan oleh KJPP yang telah bekerja sama dengan para pejabat curang dan korup dikota Langsa sebut wira blak blakan.

Masih menurut wira lagi yang tugas nya melakukan investigasi mengatakan elemen masyarakat bersama LSM dikota Langsa akan melakukan aksi solidaritas dan partisipasi dalam upaya memantau penegakan hukum dikota Langsa dgn tema: “Aksi Masyarakat perduli hukum di kota Langsa” sebut wira lagi.

Bahwa aksi solidaritas dan partisipasi masyarakat bersama LSM yang akan dilakukan adalah mencari sumbangan koin rupiah kepada seluruh masyarakat dikota Langsa dan setelah sumbangan terkumpulnya akan disumbangkan kepada pihak kejari Langsa agar penegakan hukum dikota Langsa dapat berjalan sesuai yang diharapkan terutama terhadap terjadinya mark-ap harga tanah pada tahun 2013 yang di anggap telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 10 miliar lebih, agar para pihak terkait pejabat yang curang dapat di tindak tegas sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku.

Bahwa dalam proses hukum terhadap terjadi nya mark-up harga tanah di maksud akan di kawal dan terus dimonitor oleh masyarakat dan LSM hingga proses hukum berjalan sebagai mana mustinya dengan harapan penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatanya.

Bahwa terhadap persoalan tersebut para pihak terkait yang terlibat dalam proses ganti rugi tanah dan penikmat uang negara hasil mark- up harga tanah selalu dan sering mengungkap kan kata -kata di hadapan kami sebagai Lsm dan sejumlah elemen masyarakat dengan angkuh dan kesombonganya dengan bahasa ” selagi ayam masih mau makan jagung kita tidak perlu khawatir penegak hukum dikota Langsa masih bisa kita atur”ucap nya.

Ungkapan oknum dan para pejabat tersebut adalah merupakan tamparan keras bagi penegak hukum,di Pemko langsa ujar wira kesal.

Media ini belum mendapatkan keterangan resmi baik dari Kajari langsa dan dari pejabat terkait Pemko langsa, namun terus melakukan investasi untuk mendapatkan ketegangan lebih lanjut tentang kasus ganti rugi tanah di tiga lokasi kawasan Pemko langsa.( hai )

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS