42419 KALI DIBACA

Walikota Medan Harus Memperbaiki Infrastruktur

Walikota Medan Harus Memperbaiki Infrastruktur
example banner

mediarealitas I Medan

Walikota Medan diminta segera mengambil langkah-langkah atau kebijakan penting untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur jalan yang rusak akibat pengorekan limbah rumah tangga/sanitasi ini. Apapun ceritanya seluruh Medan merupakan wilayah tugas dan tanggungjawab Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin, karenanya ia memiliki ‘wisdom’ yang besar untuk memperbaiki kondisi yang telah lama menyengsarakan rakyat.

Demikian Ketua Fraksi PAN DPRD Medan H Ahmad Arief kepada mediarealitas.com, Kamis (21/7).

Dikatakannya, selama ini masyarakat sudah sangat sengsara dengan banyaknya pengorekan-pengorekan yang membuat jalan rusak dan berdebu serta memimbulkan kemacetan lalu lintas. Ironisnya, pengorekan jalan ini tidak pernah tuntas pengerjaannya, bahkan terkadang meninggalkan kubangan lumpur di musim hujan dan debu saat kemarau.

Seperti yang tampak di Jalan Karya Karang Berombak, Jalan Bambu, Jalan KL Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota, Jalan Sutomo Ujung, Jalan Krakatau dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Menurut anggota Komisi D ini, masyarakat tidak mau tahu terkait status jalan apakah itu jalan Provinsi, Pusat atau jalan Kota Medan. Setahu mereka ini wilayah Kota Medan dengan Walikota yang baru terpilih Drs HT Dzulmi Eldin S, MSi, karenanya dibutuhkan ‘wisdom’ (kebijaksanaan) Walikota Medan selaku pemangku kekuasaan tertinggi di Kota Medan guna mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi ini. Agar masyarakat Medan yang sudah lama terzolimi terobati lukanya sebab. Mari perbaiki kondisi agar masyarakat merasakan ‘Medan merupakan rumah kita’.

Karenanya, warga inginkan Walikota segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan lokasi-lokasi pengorekan itu.Ke depannya, setiap apapun namanya proyek pembangunan baik dari Pusat atau Provinsi harus terlebih dahulu berkoordinasi kepada Walikota Medan sebelum melakukan pengerjaan.

Sebab, warga Medan yang terkena dampak atas proyek tersebut dan harus jelas ketepatan kerja dan kapan berakhirnya serta bagaimana tanggungjawab untuk mengembalikan keadaan seperti kondisi semula.

Walikota jangan mau lagi membiarkan rumahnya diobok-obok pusat tanpa kejelasan. “Walikota selaku kepala daerah memiliki otoritas yang kuat untuk menolak atau memberikan izin proyek ini,” tegasnya. (syah/tbc)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS