52619 KALI DIBACA

Perda Dilanggar, Eksekutif-DPRD Medan ‘Alip Cendong’

Perda Dilanggar, Eksekutif-DPRD Medan ‘Alip Cendong’
Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Parnas) DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan
example banner
mediarealitas | Medan
 
Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Parnas) DPRD Medan Drs Maruli Tua Tarigan mendorong Pemko Medan serius menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Maruli mengaku banyak kebijakan Walikota kerap mengabaikan Perda. Pemko dinilai lemah menegakkan Perda dan gagal menjalankan kesepakatan. Tak heran, jika komunikasi eksekutif-DPRD Medan berseberangan ibarat ‘alib cendong’.
 
Penilaian ini disampaikan MaruliTua Tarigan kepada wartawan pekan lalu menyikapi kondisi perkembangan kota Medan saat ini.  Maruli asal Partai Nasdem ini, minta  agar Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Medan Ir Ahkyar Nasution segera menekan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat bekerja sesua tugas fokok dan fungsi (tufoksi) masing masing.
   
“Banyak pelanggaran Perda yang dibiarkan. Penyimpangan itu dikarenakan minimnya kemampuan SKPD menjalankan tugas fokok dan fungsi (tufoksi) masing masing, “cetus Maruli.   
 
Untuk itu, Maruli Tua meminta Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin supaya melakukan reformasi di masing masing SKPD. Menurutnya, selama ini, banyak pimpinan SKPD tidak menguasai tufoksi. Celakanya, kritikan dan masukan yang disampaikan anggota dewan selalu diasumsikan negative dan angin lalu.
 
“Apa karena Dianya mengganggap paling pintar, kita tidak tau. Pada hal keberadaan kita (DPRD-red) bukan untuk meributin tapi pengawasan. Dampaknya, masyarakat apatis kepada pemerintah. Maka perlu dilakukan reformasi mental birokrat,” tutur Maruli Tua.
 
Dikatakan Maruli Tua, selama ini hubungan kerja anggota dewan dengan pejabat Pemko Medan maupun perangkat dinas tidak pernah serasi kayak ‘alip cendong’. Komunikasi dewan dan eksekutif tersumbat. “Kita (dewan-red) melakukan sorotan dan kritikan, persepsi oknum eksekutifnya terus negatif. Tentu ke depan, miss comunitation perlu perbaikan untuk kepentingan pembangunan semua pihak,” ujar Maruli Tua.
 
Ke depan, kata Maruli Tua, untuk menetapkan pejabat di eselon II dan III jajaran SKPD Pemko Medan hendaknya dilakukan melalui lelang jabatan. Namun kata anggota komisi B DPRD Medan ini, pimpinan SKPD perlu memiliki kedekatan emosional dengan Walikota kendatipun tidak harus mutlak.
    
Menurut Maruli Tua, beberapa pelanggaran Perda yang sangat fatal namun ada pembiaran. Persoalan yang tidak pernah diselesaikan dan  berlarut larut. Bahkan, penindakan terkesan hanya formalitas.
 
Dicontohkan, seperti penertiban reklame yang dinilai tidak maksimal. Kerja sedikit, namun diekspose berlebihan membuat banyak pihak terlena. Tapi nyatanya, penertiban tak maksimal, buktinya satu reklame yang ditumbangkan namun yang berdiri bertambah banyak dan melanggar izin.        
 
Begitu juga pelanggaran roilen bangunan, buktinya banyak pelanggaran dengan pembiaran. “Seperti bangunan Podomoro City,  Hotel Adimulia di Jl Mojopahit dan bangunan Hotel dipersimpangan Sp Jl Sparman/Sp Jl Kejaksaan, bangunan terbukti melanggara roilen tapi didiamkan Pemko Medan, “ cetus Maruli.

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS