79219 KALI DIBACA

Ranperda Lalin Disahkan, Kemacetan di Medan Masih Parah

Ranperda Lalin Disahkan, Kemacetan di Medan Masih Parah
Kemacetan di Kota Medan yang semakin parah

mediarealitas I Medan

 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Umum, akhirnya disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Medan dalam sidang paripurna, Senin (20/6). Diharapkan melalui regulasi baru ini nanti, tatanan lalu lintas dan parkir di Kota Medan lebih tertata dengan baik lagi.

Namun ada fakta menarik dibalik lahirnya perda tersebut. Di mana ternyata tidak ada secara spesifik mengatur soal pembatasan jumlah kendaraan. Hal ini dikatakan anggota DPRD Medan Fraksi Golkar Mulia Asri Rambe. Pria yang akrab disapa Bayek itu justru memberi masukan kepada koleganya, Ilhamsyah, yang notabene Ketua Panitia Khusus (Pansus) ranperda. “Secara pribadi saya hanya ingin memberi masukan. Makanya dari awal tadi kami tetap sampaikan apresiasi,” kata Bayek kepada wartawan usai sidang paripurna.

Dia menyebutkan, setiap bulan di Belawan sebanyak 5.000 unit mobil masuk ke Kota Medan. Namun Bayek tidak mengetahui apakah kendaraan berjenis mini bus sampai bus tersebut didistribusi ke kabupaten/kota di Sumut. “Nah, coba bayangkan dengan jumlah penduduk Medan 2 juta lebih dan ruas jalan 3 ribu kilometer, bakal jadi apa kota kita ini dalam 10 tahun mendatang,” ungkap politisi Golkar ini.

Karenanya menurut dia, regulasi ini harus dikawal bersama-sama. Di mana salah satu solusi ada pembatasan jumlah kendaraan. “Saya hanya tidak mau perda yang telah dibuat ini menjadi sia-sia. Kawan-kawan juga telah maksimal sampai kunker ke mana-mana demi membuat perda ini. Makanya mari kita kawal bersama perda yang sudah disahkan ini,” katanya seraya mengaku di aturan tidak ada poin jelas menyebut soal pembatasan jumlah kendaraan tersebut.

Anggota Komisi A ini menyatakan, idealnya didalam aturan juga ada sanksi kepada pengguna jalan terutama yang lapis tiga untuk ditilang. Menurut Bayek kalau prilaku masyarakat bisa disiplin,  kemacetan bukanlah permasalahan urgen. “Karena dari kunker kami belum lama ini ke Polresta Medan, kepolisian juga memprediksi dalam 10 tahun mendatang terjadi crowded (kemacetan parah) di Medan. Itu lantaran ruas jalan tidak bisa lagi menampung jumlah kendaraan,” pungkasnya.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Parlauangan Simangunsong dalam pandangan fraksinya menyampaikan, tidak lagi memberi tanggapan terhadap materi hasil pembahasan ranperda, namun mengingatkan hendaknya ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara maksimal di lapangan.

“Sejumlah pasal yang memberi penugasan kepada Pemko Medan seperti Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 dan beberapa pasal lainnya harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Partai Demokrat berharap kepada Pemko Medan dan Polresta Medan dalam menyikapi permasalahan lalu lintas dan problema yang belum terselesaikan hingga saat ini. “Masalah perlalulintasan di kota ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan permasalahannya cukup kompleks, karena pemicunya bersumber dari berbagai aspek. Dapat dikatakan hampir semua ruas jalan utama mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu, sehingga pengguna jalan selalu mengeluhkan kemacetan yang terjadi,” katanya.

Kebijakan yang dilakukan melalui berbagai program seperti pengendalian dan pengamanan lalu lintas, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan maupun rekayasa lalu lintas, ternyata tidak banyak membawa pengaruh ataupun perubahan. Ditambah lagi dengan prilaku sebahagian pengguna jalan yang tidak biasa budaya tertib berlalulintas.

“Kita semua sepakat melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi; masih beroperasinya terus terminal liar, sejumlah angkutan umum yang menggunakan plat hitam, masih adanya bus angkutan umum antarkota dan antarprovinsi yang enggan masuk terminal, serta banyaknya becak bermotor dari luar kota yang beroperasi di Kota Medan sehingga jadi pemicu kemacetan di kota ini,” jelas Parlaungan.

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS