57119 KALI DIBACA

Pendataan Peserta KIP di Medan Amburadul

Pendataan Peserta KIP di Medan Amburadul
anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe
example banner
Umur 23 Thn, Tidak Bersekolah dan Sudah Nikah Namun Peserta KIP
 
mediarealitas | Medan
Pendataan dan pendistribusian bantuan program pemerintah pusat untuk beasiswa indonesia pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dinilai amburadul dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak nama dan alamat peserta yang tercantum di kartu KIP tidak sinkron sehingga pemilik tidak jelas. Bahkan, banyak peserta KIP sudah nikah dan tidak bersekolah lagi.
 
Temuan ini dikeluhkan, Agustina warga Yong Panah Hijau  Lingkungan VIII Labuhan Deli, kepada wartawan kemarin, Agustina menuding penerima bantuan Indonesia Pintar melalui KIP tidak tepat sasaran dan pendataan dilakukan asal asalan. Buktinya saja, kata Agustina warga yang menerima KIP sudah tidak bersekolah dan sudah nikah. Sementara masih banyak warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
 
Pendataan amburadul, kata Agustina,  seperti di Lingkungan VIII Kel Labuhan Deli, dari 57 kartu KIP hanya 12 kartu tersalur. Sisa 45 kartu tidak tersalur karena data tidak akurat dan sudah menikah dan tidak bersekolah lagi. Seperti, peserta KIP a/n Suti Hartini, sudah menikah dan kelahiran Tahun 1993. Begitu juga peserta Kamaruddin yang sudah tamat SMK 3 Tahun lalu malah masih peserta KIP.
 
Sama halnya dengan pengakuan, Lurah Labuhan Deli, Masyitah S.Sos, menurut Masyitah jumlah peserta yang mendapat KIP di Kelurahannya sebanyak 2.457 kartu mulai tingkat SD s/d SMA. Namun dari jumlah dimaksud, sebanyak 351 KIP tidak dapat disalurkan karena nama dan alamat yang tercantum di kartu tidak singkron.
 
Bengitu juga dengan Kepling 19 Kelurahan Kuala Bekala Kec Medan Johor Wasinton Manalu mengaku, dari 30 warganya yang mendapat KIP, terdapat 5 yang tidak terbagi karena nama daan alamat tidak sinkron/ditemukan.
 
Banyak Warga Yang Butuh, Pemko Medan Harus Menyikapi Serius  
 
Menanggapi itu, anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe mendesak Pemko Medan supaya menyikapi serius dan segera mengambil solusi. Pendataan yang dinilai buru buru sehingga tidak tepat sasaran kiranya dilakukan pendataan ulang. Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek ini mengaku prihatin karena banyak kartu KIP yang tidak terbagi karena data yang tidak sinkron sementara banyak warga miskin yang membutuhkannya.
 
Untuk itu kata Bayek yang juga sekretaris AMPI Kota Medan ini, mendesak Pemko Medan melakukan pendataan ulang dengan melibatkan kepala lingkungan serta menindaklanjutinya ke pemerintah pusat. Sehingga kartu KIP yang tidak terbagi dapat segera ditganti dengan peserta yang lain dan membutuhkannya.   
“Pemko Medan tidak boleh tinggal diam, kasihan warga miskin yang sangat membutuhkannya,” ujar Bayek seraya menambahkan masalah pencairan dana KIP juga dinilai bermasalah dan sudah dikeluhkan peserta KIP.

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS