73219 KALI DIBACA

Diduga Pendirian Pasar Rawe tak Kantongi SIMB dan Kecamatan

Diduga Pendirian Pasar Rawe tak Kantongi SIMB dan Kecamatan
Mulia Asri Rambe Alias Bayek
mediarealitas | Medan

Diduga tidak mengantongi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Dinas Tata Ruang Tata bangunan (TRTB) dan Kecamatan, pembangunan 300 kios Pasar Rawe  meresahkan warga. Pasalnya, ratusan kios ini, berdiri diatas Tanah milik Perum Perumnas Cabang SUMUT  Griya Martubung  blok 12, Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

Tokoh masyarakat Medan Utara dan selaku Ketua Remaja Mesjid Pecinta Alam Bakhtiar Alias Buyung(50) menjelaskan Kepada awak Media ini, Senin siang (27/06). Terdapat 300 Loss Kios Pasar  rawe diduga dibangun tanpa Izin Kecamatan maupun Izin Prinsip, dan Kabarnya Kios-Kios tersebut disewakan per dua tahun senilai 4 juta rupiah, Ujar Buyung

Lebih jauh lagi Buyung menambahkan bahwa Lurah saja Mengatakan Proyek Pasar ini belum ada izin dari kecamatan apalagi   Warga Jl Rawe Blok 12  Kelurahan Besar ini sudah  resah alias tidak nyaman dengan keberadaan Kios-kios ini, apa sebab dikarenakan Limbah Pajak mengakibatkan udara disekitar pemukiman kami menjadi tercemar dan parahnya tanah yang mereka timbun adalah tanah limbah yang mana hal ini menyebabkan Masyarakat mencium aroma yang tak sedap dari timbunan Tanah Limbah itu, Tambah Buyung kembali

Ditempat yang terpisah  awak Media ini Menelusuri Permasalahan  Keranah Publik DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe Alias Bayek Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan  angkat Bicara terkait masalah Kios Loss Pasar  Rawe Martubung ini, Senin sore(27/06).

Diruangan kerjanya Bayek mengatakan,  Sebaiknya Benar-Benar dilihat dari Fisik Pasar tersebut apakah benar-benar mengggangu Lalu Lintas Pasar Rawe ini, dan apabila mengganggu Lalu Lintas hal ini perlu ditertibkan, ditinjau lagi agar pasar tidak kelihatan kumuh yang kita tahu bersama tidak tertutup kemungkinan membuat kemacetan serta kesemrautan kejalan-jalan lain.
“Kedepan, kita harus membuka mata dan telinga agar jangan Masyarakat dirugikan, dari awal dahulu  Aparatur sipil Negara seperti Camat, Lurah dan beserta jajarannya harus mengkroscek kembali masalah pasar ini, kalo memang menggangu pengguna jasa  lalu lintas, kenapa tidak harus ditertibkan.  Hal ini juga Berguna membantu  sedikitnya kepada masyarakat agar tidak belanja terlalu jauh belanja seperti Pasar/pajak Simpang Atap, Pasar 5 Marelan dan pasar-pasar lain.”paparnya

bayek juga menilai, secara Objektif dari satu sisi kesisi yang lain yang dikarenakan setiap kebijakan itu pasti ada Plus dan Minusnya,  dan katanya sebaiknya kalo memang mau ada penataan Pasar tersebut harusnya pihak-pihak terkait bertindak disaat awal dahulu jangan merugikan pihak Pengembang(seseorang) dengan tujuan tertentu yakni agar Masyarakat jangan jauh Belanja dan Masyarakat lebih lagi tidak dirugikan, Tegasnya. (Ariel)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS