80719 KALI DIBACA

BPS Tak Akurat, Penyaluran Raskin dan BLT tak Tepat Sasaran

BPS Tak Akurat, Penyaluran Raskin dan BLT tak Tepat Sasaran
reses II anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung SKM yang digelar di Jalan Perkauman, Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu (15/6).

mediarealitas I Medan

Tidak akuratnya pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penyebab
penyaluran beras miskin  (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  yang kini disebut dengan nama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak tepat sasaran.

Dengan kondisi tersebut membuat hanya 30 persen warga miskin di Kelurahan Sei Kera Kecamatan Medan Perjuangan yang mendapatkan bantuan tersebut.

Hal itu terungkap dalam reses II anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung SKM yang digelar di Jalan Perkauman, Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu (15/6).

Dalam reses tersebut, salah seorang Kepling Lingkungan II, Kelurahan Sei Kera , Ahyar  mengeluhkan tentang persoalan dalam penyaluran BLT dan raskin. ”

Dia menjelaskan, akibat ketidakakuratan data BPS tentang penerima raskin dan BLT, para kepala Kepala lingkungan (Kepling) sering  mendapat protes dari warga. Sebab, ada warga yang harusnya berhak menerima tapi tak masuk daftar, atau sebaliknya.

“Banyak penerima BLT yang seharusnya tidak pantas dan tidak berhak mendapatkannya, tapi malah menerima, “keluhnya.

Hal senada juga diakui oleh Lurah Sei Kera I, Muhammad Ilfan  juga mengeluhkan dan meras heran dengan data BPS. “Semua pendataan baik itu untuk penerima BLT maupun raskin kan berdasarkan data dari BPS. Hanya saja, kami (Lurah-red)  bertanya dasar BPS itu dari mana, karena mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan,” tambahnya.

Menurutnya, Proses pendataan untuk mendapatkan BLT dan KKS dilakukan oleh bagian pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).”Jadi, kami hanya menyalurkan raskin dan BLT kepada masyarakat sesuai data yang diberikan kepada kami, “tandasnya.

Menjawab itu, anggota DPRD Medan, Modesta Marpaung melalui pimpinan DPRD Medan akan mendesak BPS untuk melakukan pendataan ulang dan validasi data. Sebab, program raskin dan BLT merupakan upaya untuk jaring pengaman untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Jangan ada lagi data tak akurat. Jangan ada program jaring pengaman sosial menjadi program yang tidak mengena pada tujuan awalnya. Ini untuk membantu masyarakat miskin agar tetap menjaga kelangsungan hidupnya akibat gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Sekretaris Komisi B DPRD Medan itu.

Turut hadir dalam reses tersebut, Polsek Medan Timur yang diwakili oleh P.Sihombing, Danramil Medan Perjuangan , yang diwakili Suroso , Camat Medan Perjuangan,yang diwakilkan oleh Sabarudin. (rom)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS