IKLAN YARA

Terkait Proyek Dinkes dan Dana Desa Kejagung RI Diminta Periksa Oknum Jaksa di Cabjari Pangkalan Berandan

oleh -234.489 views
UPDATE CORONA
Langkat | mediarealitas
    
Sejumlah warga di Pangkalan Brandan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, segera memeriksa beberapa oknum Jaksa di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, sekaligus mengusut berbagai kasus proyek di Cabjari Pangkalan Brandan yang dinilai ‘tidak jelas’ dalam pengusutannya.
    
Seperti halnya, berbagai kasus proyek di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, termasuk kasus dugaan terjadinya praktek KKN di Dinas Kesehatan (Dinkes), dan proyek Dana Desa, yaitu proyek rehab Poskesdes Paluh Manis Gebang, Rehab Berat Poskesdes Simpang Umum Desa Padang Langkat, dan Poskesdes  di Desa Pelawi Selatan Babalan, bersumber dari DAK 2014-2015 lalu, yang ditangani oleh Jaksa Andrio Sembiring, kini menjadi tanda-tanya besar.
   
 Keterangan dihimpun awak media ini, beberapa waktu lalu, terkait dengan pengusutan oleh Jaksa di Cabjari Pangkalan Berandan itu, oknum terkait dengan proyek tersebut seperti Al sudah sekitar 8 kali diperiksa oleh Jaksa, namun sampai saat ini belum ada yang berhasil dijadikan sebagai tersangka oleh Jaksa, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya ‘main-mata’ antara oknum Jaksa dan oknum Panitia atau pelaksana proyek yang bersumber dari uang negara tersebut.
    
Demikian juga terkait dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Desa Kelantan Barat, yang sempat diusut oleh pihak Cabjari Pangkalan Berandan terkait dengan Dana Desa yang mencapai ratusan juta rupiah di Desa itu.
    
Dalam aksi warga terungkap adanya kebocoran Dana Desa TA 2015 lalu diduga mengalir ke sejumlah oknum termasuk oknum Camat, oknum Inspektorat Langkat.
    
“Sejumlah oknum itu, baik di tingkat Desa/Kecamatan dan pihak Inspektorat Langkat sudah diperiksa oleh pihak Cabjari Pangkalan Berandan,” ungkap sumber.
    
Namun sayang, sebut sumber, hingga sekarang, kasus yang gencar disorot oleh awak media ini, dituding terkesan kandas tak berbekas. Bahkan pihak Cabjari Pangkalan Berandan juga tidak mampu menetapkan siapa saja yang diduga terlibat praktek pungli Dana Desa bersumber dari APBN itu.
    
Karenanya, lanjut sumber, Kacabjari serta para Jaksa yang menangani kasus Proyek Poskesdes dan Dana Desa itu perlu dilakukan evaluasi oleh pihak terkait di Kejagung RI di Jakarta dan Kejatisu.
    
“Apalagi tindakan pihak Cabjari Pangkalan Berandan itu dicurigai masyarakat sebagai tindakan yang menyalah dan perlu menjadi perhatian serius Jamwas,” pungkas sumber. (SUP/AHP).
BACA JUGA :   Polda Riau Gulung Praktek Judi Online, 59 Tersangka Diciduk