IKLAN YARA

Terindikasi Praktek KKN, Idham Diminta Evaluasi Prosedur Pengurusan SIMB

oleh -105.489 views
UPDATE CORONA
Binjai | mediarealitas
    
Walikota Binjai HM Idaham, SH MSi beserta jajarannya diminta untuk mengevaluasi biaya dan prosedur serta proses Surat Izin Mendirikan Bangunan ( SIMB ) di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarukim) Binjai, yang ditangani oleh Bidang Perizinan, termasuk biaya Retribusi resmi yang sudah ditentukan sesuai dengan Perda untuk menekan dugaan terjadinya praktek dana siluman di luar Retribusi, karena bisa terindikasi terjadinya praktek KKN.
    
Sumber awak media ini, hari kemarin, mengatakan, mengingat berbagai proses perizinan SIMB, baik untuk pemukiman, Bisnis (Ruko) dan bangunan lainnya, dinilai sangat rentan terjadi praktek KKN, namun sayang hingga saat ini belum juga mampu disentuh oleh aparat penegak hukum, termasuk pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Unit Tipikor Polres Binjai.
    
Sumber menjelaskan, seperti halnya permohonan untuk SIMB bagi pembangunan PAUD (TK) yang diajukan oleh seorang warga, hanya dengan ukuran 3,5 M X 13 M, terkesan dipersulit atau bertele-tele. Pasalnya, si pemohon diwajibkan untuk membuat gambar sendiri, agar dapat diajukan dan diterima oleh petugas.
    
“Apabila dibuatkan gambar melalui pihak konsultan yang ada di dinas itu, biayanya mencapai Rp2 juta, dan itu sangat memberatkan bahkan meresahkan,” kata sumber.
    
Menurut sumber, pihak bagian SIMB Distarukim Binjai selalu berkilah. Mereka tidak lagi menangani pembuatan gambar tekhnis bangunan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan pihak sumber orang dalam Dinas ini, mereka sudah pernah menjadi temuan internal termasuk oleh pihak Inspektorat Binjai.
    
Karenanya, sumber meminta, agar Walikota Binjai perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadistarukim Binjai, Mahfullah Daulay dan Kabid Perizinan Baringin. “Kalau perlu, kedua oknum pejabat itu segera dicopot dari jabatannya,” pinta sumber, yang juga aktivis LSM ini. (SUP).
BACA JUGA :   Jadi Kurir Sabu, Remaja 16 Tahun di Langsa Diciduk Polisi