IKLAN YARA

Telat Bayar Uang Kuliah Nilai Diturunkan

oleh -225.489 views
UPDATE CORONA

Mahasiswa STIE-IBBI Protes

Medan  | mediarealitas

Kebijakan yang menjadi peraturan dikeluarkan piahk manajemen Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) IBBI yang beralamat di Jalan Perniagaan Baru No.33A-49A dianggap telah merugikan hak-hak mahasiswa yang berkuliah di Kampus milik swasta tersebut.

Adapun isi peraturan yang diterapkan di kampus STIE-IBBI adalah bagi setiap mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah akan diturunkan upgrade atau nilai hasil ujian yang didapat oleh mahasiswa diturunkan satu point.

Loriando Marbun(21) Mahasiswa semester VI di Fakultas STIE-IBBI jurusan Ekonomi Manajemen kepada wartawan mengaku, telah menjadi korban kebijakan yang menjadi peraturan dan diterapkan di kampus tersebut. Rabu(2/3)

” Sudah dua kali ini saya dikenakan turun upgrade (penurunan nilai) akibat hanya terlambat satu minggu saja tidak membayar uang kuliah semester. Pertama saat di semester 5 dan sekarang ini di semester 6.” Terangnya.

Dia  memprotes peraturan tersebut. Katanya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kampus selama ini dianggap hanya kebijakan sendiri tanpa dan tidak mengacu kepada peraturan dari Departemen Pendidikan Tinggi.

“Saya berani mempertanyakan, karena saat semester satu dan semester dua lalu, saya  mendapat bea siswa dari kampus ini karena mendapatkan nilai tinggi.  Saya tidak tahu kenapa setelah memasuki semester 5 dan 6 nilai ujian saya seperti dikebiri oleh pihak Kampus, hanya karena telat membayar uang kuliah, nilai saya malah diturunkan.”. Tuturnya.

Imbas dari peraturan sepihak yang dikeluarkan pihak Kampus menyebabkan kerugian bagi kalangan  mahasiwa karena nilai hasil ujian yang mereka dapat akan diturunkan satu tingkat karena terlambat membayar uang kuliah.

” Kalau hasil ujian saya mendapat nilai A, maka akan dituliskan dikartu hasil studi (KHS) nilai B. Begitulah seterusnya. Parahnya, jika siswa mendapat nilai C maka akan dituliskan nilai D, sehingga mahasiswa tersebut harus mengulang mata kuliah lagi di semester berikutnya.” Jelas Loriando.

BACA JUGA :   Polda Riau Gulung Praktek Judi Online, 59 Tersangka Diciduk

Sementara itu, Bagian urusan Kemahasiswaan , Moilen kepada wartawan saat dikonfirmasi tentang permasalahan tersebut membantah keterangan yang dituduhkan kepada pihaknya.dijelaskannya  bahwa, Mahasiswa jurusan ekonomi tersebut mendapat beban kredit semester untuk sebanyak 18 SKS untuk semester VI. Tetapi Mahasiswa tersebut memaksa minta 22 SKS.

” Mahasiswa tersebut memaksa meminta untuk membawa mata kuliah 22 SKS, sementara sesuai kemampuannya dia hanya dapat membawa 18 SKS. Itu masalahnya pak.” Jelas gadis keturunan ini.

Saat ditanya kebenaran atas sanksi yang diberikan kepada setiap Mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah, maka saat ujian maka nilai ujian yang didapat akan dikurangi satu tingkat, wajah Moilen merah dan menjelaskan bahwa itu sudah merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Kampus.

” Kalau penurunan nilai memang berlaku bagi semua Mahasiswa. Dan itu berlaku bagi mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah saat
Mau ujian semester. Tapi nantikan ada ujian perbaikan atau semester pendek(SP) untuk memperbaiki nilai yang jelek.” Katanya gampang.

BACA JUGA :   Vaksinasi di Seluruh Aceh Capaian 17 Ribu Lebih

Informasi yang diterima wartawan, bahwa di Kampus STIE-IBBI nilai yang didapat oleh Mahasiswa diduga ditentukan oleh pemilik yayasan, dan bukan dosen.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Sumut, H.Syamsul Qodri,Lc saat diminta tanggapannya terkait peraturan STIE-IBBI yang dinilai merugikan mahasiswa mengatakan dengan tegas agar peraturan tersebut dicabut. Pasalnya, karena peraturan tersebut tisak dikeluarkan oleh Dikti. Dan tidak ada kaitan keterlambatan pembayaran administrasi dengan nilai yang didapat oleh mahasiswa.

” Kita minta itu agar peraturan itu dicabut.  Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Universitas harus tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Tinggi(Dikti).
Setahu kita tidak ada peraturan di Pemerintahan, dan juga  peraturan didikti yang mengkaitkan keterlambatan dengan nilai. Jadi peraturan tersebut harus dievaluasi kembali.” Pungkasnya.(LR)