IKLAN YARA

Realisasi Proyek APBN 2012-2015 Terindikasi KKN

oleh -128.489 views
UPDATE CORONA
Realisasi Proyek APBN dan Bansos di Desa Tanjung Gunung Langkat Terindikasi KKN
Langkat | mediarealitas
     Sejumlah proyek bersumber dari dana APBN TA 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang dialokasikan untuk pembangunan di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, terindikasi  KKN. Termasuk realisasi proyek bersumber dari dana PPIP sebesar Rp300 jutaan, Dana Bansos Provinsi sebesar Rp50 juta, dan Dana Desa untuk TA 2015 lalu sebesar Rp400 juta.
     Menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, kepada awak media ini, hari kemarin, mengatakan, realisasi dana proyek tersebut ditangani langsung oleh oknum Kepala Desanya berinisial PT.
    Sementara itu, dilaporkan pula, terkait dengan proyek APBN, Bansos dan Dana Desa tersebut, Sekretaris Desa (Sekdes) tidak mau menandatangani laporan proyek dimaksud. Karena, dirinya merasa, banyak yang tidak beres dengan pelaksanaan proyek tersebut.
    Apalagi, lanjut sumber, dilaporkan, bahwa realisasi proyek bersumber dari uang Negara itu, diduga keras tumpang tindih dengan bantuan dari pihak swasta, seperti dari PT Serdang Hulu.
    Sumber menjelaskan, terkait dengan bantuan dana Bansos sebesar Rp50 juta, pelaksanaannya juga diduga tumpang tindih dengan pembangunan Balai Desa dengan bantuan dari pihak PT Serdang Hulu untuk tahun 2013/2014 di Dusun Perpukan. Demikian juga dengan pembangunan Balai Desa di Dusun Perciken disebutkan atas nama sumber dana dari Dana Desa.
     “Padahal, di dalamnya ada bantuan dari PT Serdang Hulu sebesar sekitar Rp100 juta. Sehingga membuat komplien di tengah-tengah masyarakat Desa ini atas ulah oknum Kades PT,” ungkap sumber.
     Terkait itu, sumber warga meminta, pihak aparat hukum di wilayah itu, termasuk Unit Tipikor Polres Binjai dan pihak Kejari Stabat, segera turun-tangan melakukan pengusutan hingga tuntas dugaan terjadinya praktek KKN proyek di Desa tersebut yang bersumber dari APBN, Dana Bansos dan Dana Desa untuk TA 2015, yang mana diduga keras melibatkan Kepala Desa (Kades) berinisial PT.
     “Karena praktek KKN ini sudah sekian lama terjadi, namun hingga kini belum juga mampu ditindak oleh aparat hukum terkait,” pungkas sumber. (SUP).
BACA JUGA :   Tingkatkan Toleransi Umat Beragama, FKUB Pekanbaru Gelar Diskusi Bersama