IKLAN YARA

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai

oleh -1.092.489 views
UPDATE CORONA

Muhammad Yusrizal S.STP :

“Bangunlah kekompakan antara seluruh pegawai. Karena kita semua saudara”

Berangkat dari kenyataan bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kota Binjai yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia.

Secara geografi Kota Binjai berada pada 3’31’40” – 3’40’2″ Lintang Utara dan 98’27’3″ – 98’32’32” Bujur Timur dan terletak 28 m diatas permukaan laut.

Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km2, terletak 28 M diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kabupaten Deliserdang, Batas area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deliserdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Kecamatan Binjai Selatan curah hujan cukup besar dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Binjai, yaitu 214 mm/14 haru hujan, diikuti dengan Kecamatan Binjai Barat 207 mm/8 hari hujan.

Terjadinya perubahan situasi politik nasional dan ekonomi global juga mempengaruhi kerawanan terhadap timbulnya konflik. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Berangkat dari hal diatas, pada tahun 2014 lalu, pemerintah telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai. Terbentuknya BPBD ini setelah bergabungnya Tim SAR dan Pemadam Kebakaran mengingat bencana yang kerap melanda Kota Rambutan, seperti bencana banjir, angin dan lainnya. Dengan demikian, terbentuklah BPBD Kota Binjai yang menjadi wadah dua tim tersebut.

Adadapun landasan hukum pembentukan BPBD secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Permendagri 46/2008 ini mengacu kepada Pasal 25 UU 24/2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP 41/2007), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP 38/2007), Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 (Permendagri 25/2008).

BACA JUGA :   Polisi Tangkap Dua Pelaku Perampas HP di Jaktim

Sedangkan Perka BNPB 3/2008 mengacu pada UU 32/2004, UU 24/2007, PP 38/2007, PP 41/2008, PP 21/2008, PP 22/2008, PP 23/2008, Perpres 8/2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 1/2008), Permendagri 46/2008.

BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Sementara itu, tugas-tugas BPBD ada sembilan buah (Pasal 21 UU 24/2007), antara lain:

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha PB yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan PB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
  5. Melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayahnya.
  6. Melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
  8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Pasal 10, ayat 1 UU 24/2007) yang kedudukannya merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri (Pasal 10, ayat 2 UU 24/2007). Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18, ayat 1 UU 24/2007).

Kepala BPBD Kota Binjai

Di pimpinan Muhammad Yusrizal SSTP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, kian hari terus berbenah diri demi mewujudkan Visi-nya, yaitu, Binjai Tangguh Bencana, bertujuan agar Kota Binjai mampu menjadi Kota Mandiri.

BACA JUGA :   Kemenkumham Gelar Pameran Pelayanan Publik

Seperti contoh, Februari 2016 menjadi tahun yang pasti tidak bisa dilupakan masyarakat di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut). Pada saat libur perayaan Imlek, kota berjuluk Kota Rambutan ini, dilanda musibah banjir bandang dan yang merupakan paling parah dalam kurun waktu beberapa tahun ini.

Sedikitnya ada seribuan rumah warga yang terletak di pinggiran Sungai Bingai dan anak-anak Sungai Bingai, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim terendam banjir. Disertai hujan deras yang mengguyur Binjai, menjadikan luapan sungai tidak terbendung.

Namun, dibawah kepemimpinan Ayah dari Jihan Raisa Rizal dan M. Atha Rizal ini, kerja keras dan kerjasama yang baik, Yusrizal tetap memegang teguh amanah yang diberikan padanya, dengan dukungan seluruh anggota BPBD Kota Binjai, dibantu pihak kepolisian dan TNI, BPBD Kota Binjai saat bencana tersebut, mengerahkan seluruh kekuatan, untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah mereka. Prioritas untuk diselamatkan adalah orang tua, lansia, ibu-ibu dan anak-anak.

Pria lulusan STPDN tahun 1997-2007 ini menerangkan, BPBD Kota Binjai mempunyai fungsi, yaitu, 1, Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien. Dan 2, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam penjelasannya, pria kelahiran Binjai, Januari 1979 ini mengatakan, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana .

“Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana,” sebut suami dari Wira Juita ini.

Selain itu, Yusrizal juga meyebutkan, pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA :   Tingkatkan Toleransi Umat Beragama, FKUB Pekanbaru Gelar Diskusi Bersama

“Selain fungsi itu, secara khusus, penanganan pemadaman kebakaran menjadi salah satu fungsi yang ada di BPBD Kota Binjai yang semula fungsi ini berada pada SKPD lain,” tandas pria yang pernah bekerja di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tahun 2007 hingga 2009 ini.

 

Diakui Yusrizal, kendala yang dihadapi diinstansi yang ia pimpin itu adalah, dengan keterbatasan anggaran. “Tapi kita terus mencoba melengkapi fasilitas yang ada,” ucap mantan Sekretaris Lurah Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan ini.

Selain itu, sambung Yusrizal, dengan fasilitas yang sudah ada di BPBD Kota Binjai, seperti 6 unit mobil Damkar, 4 unit Viar, gunanya untuk menjangkau wilayah padat penduduk di Kota Binjai, dan Mesin Isap, Yusrizal mengungkapkan, pada 2016 ini, BPBD Kota Binjai telah menerima bantuan berupa, Mobil Ambulance BPBD, Mobil Dapur Umum, Mobil WC Umum dan Mobil Tangga.

Pria tamatan SMA Negeri 3 Binjai ini juga selalu memberikan motifasi dan berharap, khusus untuk seluruh pegawai PNS atau kontrak di BPBD Kota Binjai, untuk dapat merubah maupun membangun kantor mereka setidaknya lebih baik dari sebelumnya.

“Bangunlah kekompakan antara seluruh pegawai. Karena kita semua saudara,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Lurah Pujidadi kurang lebih 8 bulan, pada tahun 2010 lalu. (Ris)

Berikut profil Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, Muhammad Yusrizal SSTP.

Nama                          : Muhammad Yusrizal

T/Tanggal Lahir          : Binjai, Januari 1979

Istri                              : Wira Juita

Anak                            : Jihan Raisa Rizal dan M. Atha Rizal

Tempat Tinggal          : Kompleks Anugrah Binjai, Kelurahan Tanah Seribu, No. 84

Pendidikan:

  • SD Swasta Taman Siswa
  • SMP Negeri 2 Binjai
  • SMA Negeri 3 Binjai
  • STPDN Tahun 1997-2007

Riwayat Jabatan:

  • Staf Humas dan Protokol.
  • Depdagri 2007-2009.
  • Tahun 2009 menjabat sebagai Sekretaris Lurah Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, kurang lebih 5 bulan.
  • Tahun 2010 menjabat sebagai Lurah Pujidadi kurang lebih 8 bulan.
  • Tahun 2010-2011 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Patwal di Kantor Satpol PP.
  • Tahun 2011-2014 menjabat sebagai Sekretaris Camat Binjai Barat.
  • Tepat pada Mei 2014 menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai sampai sekarang.

(Laporan : Haris S.Tanjung)