IKLAN YARA

Pos Jaga Rp 500 Juta di Dinas Pertamanan Proyek Mubazir

oleh -138.489 views
UPDATE CORONA

Medan | mediarealitas

Pembangunan pos penjagaan taman yang dilakukan oleh dinas Pertamanan Kota Medan, menggunakan APBD Kota Medan tahun 2015, senilai Rp 500 juta untuk lima unit pos jaga taman, dinilai hanya proyek akal-akalan yang dilakukan oleh Kepala Dinas pertamanan, Zulkifli Sitepu.

Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Kinerja Aparatur Daerah (DPP P-KAD), Lilik Riadi Dalimunthe, kepada wartawan menegaskan, Meski pos jaga yang hanya berukuran 2 x 3 meter itu dibangun, namu tetap saja taman-taman di Kota Medan ini tidak juga memberikan rasa aman kepada warga Kota Medan. Selain minimnya penerangan didalam taman-taman tersebut, juga acap kali kendaraan yang parkir didalam taman selalu dipungut biaya parkir oleh oknum-oknum tertentu.

Kemudian sebutnya, selama pos jaga itu dibangun, tidak pernah terlihat ada petugas yang melakukan penjagaan didalam pos taman tersebut. Sehingga dengan leluasa para oknum tertentu mengutip biaya dengan alasan biaya pengamanan kendaraan kepada setiap warga yang datang ke taman-taman tersebut.

“Dari hasil amatan yang sudah kita lakukan, pos jaga yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat itu selalu tertutup pintunya, dan tidak pernah ada terlihat petugas yang melakukan penjagaan. Apalagi dimalam hari, pos jaga selalu terlihat kosong, dan terlihat dari luar, tidak ada penerangan lampu dari dalam pos tersebut. Ini artinya, pembangunan proyek pos jaga di lima taman itu hanya proyek akal-akalan yang dilakukan oleh Kadis Pertamanan Medan.

BACA JUGA :   Wisudawan STIE & STMIK Jayakarta Diharapkan Sebagai Profesional

Sama artinya dengan proyek mubazir. Karena tidak ada sedikitpn manfaatnya. Bahkan tidak juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Medan yang berkunjung ke Taman-taman itu. Karena pengunjung juga tetap dikutip biaya pengamanan kendaraan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti di Taman Lapangan Merdeka Medan, dan di Taman Teladan Medan,”papar Lilik, Rabu (9/3).

Untuk itu lanjutnya, pihaknya meminta kepada pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, untuk segera memanggil Kadis pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu, untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawabannya sekaitan dengan proyek pos jaga tersebut.

“Kita minta Tipikor Polda Sumut harus segera panggil Kadis Pertamanan kota medan, selaku Pengguna anggaran dalam kegiatan proyek tersebut untuk dimintai pertanggung jawabannya. Didsamping itu, kita juga meminta kapada aparat penegak hukum untuk menertibkan pungutan-pungutan liar (Pungli), yang selalu mengutip uang kepada pengunjung dengan alasan pengamana kendaraan pengunjung,”tandasnya.
Sementara sebelumnya, terkait dengan pembangunan lima unit pos jaga tersebut, Kepala Inspektorat Pemko Medan, Farid Wajdi mengatakan, pihaknya kan menindak SKPD yang dimaksud apabila ada perintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan penyalahgunaan anggaran.

BACA JUGA :   24 Tahanan LPKA Jambi Lari, 19 Berhasil di Tangkap 5 Lagi Hilang Jejak

“Saat ini BPK RI, sedang melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran diseluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan. Dan pemeriksaan itu termasuk penggunaan anggaran di Dinas pertamanan Medan, termasuklah didalamnya pada penggunaan anggaran dalam pembangunan pos keamanan taman,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, kalau nantinya ada temuan dari hasil pemeriksaan BPK terkait dengan anggaran pembangunan pos penjagaan taman tersebut, dan pihaknya diminta untuk menindaklanjuti temuan itu maka pihaknya akan menindaklanjutinya.

“Kalau nanti ada temuan dan kita diminta menindaklanjuti temuan itu maka kita siap untuk menindaklanjutinya. Kita tindaklanjuti sesuai dengan apa yang disarankan oleh BPK tersebut,”pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, seperti diberitakan beberapa waktu lalu,Kadis Pertamanan Medan, Zulkifli Sitepu yang disambangi ketika memimpin apel di Taman Ahmad Yani, belum lama ini, enggan menjelaskan perihal anggaran bangunan pos tersebut. Bahkan upaya konfirmasi wartawan justru mendapat jawaban yang berbeda-beda dan berbelit-belit dari perangkat SKPD tersebut.

Sang Kadis yang saat itu duduk di bangku taman sempat melempar pertanyaan wartawan ke Sekretaris Dinas Pertamanan, Nurly dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Susi Agustina.

Susi yang ditemui usai apel tersebut juga enggan menjelaskan banyak soal anggaran tersebut.  Ia membenarkan pagu anggaran Rp500 juta untuk 5 pos jaga di taman-taman Kota Medan.

BACA JUGA :   24 Tahanan LPKA Jambi Lari, 19 Berhasil di Tangkap 5 Lagi Hilang Jejak

“Itu kan pagu ya, kalau realisasi kan belum tentu segitu. Tanya lah sama PPTK nya, itu kan bukan saya, lagian saya tak ada diperintah bapak (Kadis) untuk menjawab pertanyaan kalian,” katanya.

Ditanyai peruntukkan pos jaga tersebut dan dugaan penghamburan anggaran, Susi menjawab ketus dan meminta wartawan datang ke kantor untuk informasi yang lebih jelas.

“Pos jaga kok untuk apa, untuk satpam lah. Lalu masalahnya apa? Soal realisasi pagu anggrannya tunggu selesai kontrak baru kita bisa lihat, kalau sekarang mana bisa. Begini saja, kalian datang ke kantor biar disiapkan datanya, kalau datangnya ke taman mana ada data di sini,” kata wanita berkacamata itu.

Sang Kadis yang juga berada di lokasi mengatakan sebaiknya Susi tidak memberikan keterangan tersebut karena saat ini dengan alasan segala informasi harus melalui Dinas Kominfo Medan.
“Ibu jangan beri keterangan seperti itu, nanti salah kita. Kalau mau kasi keterangan harus melalui Dinas Kominfo. Tanya saja lah orang ini sudah minum apa belum, gitu kan enak,” katanya menimpali perkataan Susi.(LR)