IKLAN YARA

Diduga Korupsi Pembelian Software, Kejari Stabat Panggil Para Camat dan Kasi PMP se-Langkat

oleh -166.489 views
UPDATE CORONA
Langkat | mediarealitas
Diduga terkait dengan pembelian software, sistem Menejemen Keuangan Desa (Simkeudes) yang bersumber dari ADD Langkat untuk TA 2014 lalu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat dilaporkan sudah memanggil sekitar 23 Camat se-Kabupaten Langkat bersama para Kepala Seksi (Kasi) PMP Kecamatan, untuk dimintai keterangan oleh Bagian Pidsus bekerjasama dengan Bagian Intilejen yang berlangsung Senin lalu.
Informasi diperoleh awak media ini, kemarin, pihak Kejari Stabat, menurut salah seorang yang ikut diperiksa namun meminta namanya dirahasiakan, mereka ditanya prihal pembelian software itu yang diperoleh dari pihak kantor PMDK Langkat, dimana pada waktu itu para pesertanya ikut pelatihan dan diberikan hanya sekeping CD seharga Rp3500.
“Padahal dalam anggaran ADD yang bersumber dari APBD Langkat itu dibebankan biaya sebesar Rp3,5 juta/desa,” ujar sumber.
Dan sesuai dengan surat undangan konfidensial yang dilayangkan pihak Kejari Stabat yang ditanda-tangani langsung oleh Kajari Stabat sebelumnya kepada para Camat dan Kasi PMP, disebutkan untuk pengusutan dalam tindak Pidana Anggaran Dana Desa.
Disamping itu juga berkembang issu terjadinya kebocoran ADD itu, termasuk disebutkan sumber, untuk oknum di kantor PMDK Langkat sebesar 7 persen dari pagu yang diterima Desa, oknum Camat sebesar 5 persen, Oknum Inspektorat Langkat sebesar 3 persen dengan dalih untuk pengamanan.
“Selain itu juga muncul tudingan terjadinya tumpang tindih proyek ADD yang bersumber dari APBD Langkat dan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN di lapangan,” tambah sumber.
Sementara, salah seorang Camat yang ikut diperiksa dikonfirmasi yakni Camat Kuala R Harahap SH membenarkannya, dan mengatakan masalah yang ditanya Jaksa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PMDK.
Demikian juga Kabid Pemdes PMDK Langkat Khairuddin ketika dikonfirmasi juga membenarkan pemeriksaan itu. “Hanya tinggal Kaban PMDK, Jaya Sitepu dan pihak BPKAD Langkat yang belum dipanggil, terkait dengan yang diendus pihak Kejari Stabat itu,” sebutnya.
Balon Kades Korban Pungli
Sementara itu, dilaporkan di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, disebutkan salah seorang bakal calon (balon) Kepala Desa (Kades) mereka telah menjadi ajang praktek pungutan liar (pungli) sebesar Rp1 juta/balon Kades oleh oknum di Kantor Camat Sei Bingai yang diserahkan melalui pihak Panitia Desa, dengan dalih untuk biaya urusan Administrasi dari kantor Camat Sei Bingai ke kantor PMDK Langkat di Stabat.
Akibatnya para Balon Kades menjadi resah dan bertanya, padahal di Desa lainnya di Langkat tidak demikian terjadi, aku salah seorang Balon Kades yang menjadi korban.
Tindakan terjadinya praktek pungli para balon Kades di Kecamatan Sei Bingai ini perlu diusut oleh pihak Polres Binjai sesuai dengan wilayah Hukumnya.
“Dan juga dapat menjadi perhatian pihak Kejari Stabat untuk menindak lanjutinya, apalagi disebutkan sumber dana Pilkades serentak di Langkat yang akan berlangsung di bulan April 2016 bersumber dari APBD Langkat,” pinta salah seorang balon Kades.
Terkait itu, oknum Camat Sei Bingai, Asnawati, belum berhasil dikonfirmasi di kantornya maupun via HP/SMS karena tidak berkenan menjawab konfirmasi dari wartawan. (SUP/AHP).
BACA JUGA :   Cek Jalur Batu Bara Bajubang-Tempino, Kapolda Nilai Belum Layak Namun Tidak Ada Pilihan