IKLAN YARA

Plt Gubsu : Perlu Relokasi Lanud Soewondo Medan

oleh -125.489 views
UPDATE CORONA

Medan | mediarealitas

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt. Gubsu) Ir HT Erry Nuradi, MSi mengatakan bahwa dalam hal penerbangan yang paling utama adalah masalah keselamatan penerbangan selanjutnya keselamatan aset.

 Pernyataan  tersebut dikatakannya dalam rangka memberikan pendapat dalam diskusi tentang asset Negara di lingkungan Lanud Soewondo Medan yang dihadiri langsung Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu di Ruang Rapat Lanud Soewondo Medan (18/2).

BACA JUGA :   Polisi Bongkar Ganja Seberat 1,370 Ton, 12 Orang Jadi Tersangka

Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dihadapan para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)  mengatakan bahwa penanganan  masalah aset  di Lanud Soewondo Medan agar ditangani  sesuai hukum dan pembangunan harus tetap berjalan sesuai perencanaan.

Menurut Plt. Gubsu Bandara tersebut  pertama-tama didirikan oleh orang Polandia pada tahun 1920 dan asset tanah dipinjamkan oleh Sultan Deli  itulah asal kata Polonia untuk kepentingan umum.

BACA JUGA :   Jadi Korban Tindak Asusila Kapolsek Parimo, LPSK Beri Perlindungan

Plt. Gubsu didampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  mengatakan bahwa dengan sering terjadinya kecelakaan penerbangan melalui Lanud Soewondo Medan maka Pembangunan Bandar Udara Kuala Namu dipercepat dan  pemnbangunannya sesuai dengan harapan masyarakat untuk Sumut lebih maju ke depan.

Menurut Plt Gubsu sesuai perkembangan pembangunan Kota Medan  yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara, maka perlu relokasi Lapangan Udara Soewondo. Karena bangunan tinggi tidak boleh dekat dengan Lapangan Udara maka lebih baik dicari lokasi lokasi yang jauh lebih luas seperti di Kabupaten Langkat sesuai tekhnis TNI AU.

 Ditambahkannya, tentang masalah aset yang telah didiami bertahun-tahun oleh ribuan masyarakat di sekitar Polonia, namun status kepemilikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada agar diselesaikan sesua hukum.(AR)