62719 KALI DIBACA

Pemko Medan dan DPRD Sepakti Ranperda IMTA

Pemko Medan dan DPRD Sepakti Ranperda IMTA
example banner

Medan | mediarealitas

Pemerintah Kota Medan bersama DPRD akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam sidang paripurna di Ruang Paripurna DPRD Medan, Selasa (26/1). Kesepakatan ranperda tersebut bertujuan menertibkan perusahaan-perusahaan yang memakai jasa atau sumber daya manusia (SMD) asing. Hal ini juga seiring pembelakuan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 31 Desember 2015.

Namun sayang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan, tidak memiliki data valid tentang jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga asing di kota ini. “Tentu hal ini sangat mengecewakan sekali dan menunjukkan ketidakbecusan Kepala Dinsosnaker Kota Medan. Bagaimana pula SKPD yang mengurusi tenaga kerja tapi tak memiliki data valid dan akurat tentang tenaga kerja khususnya tenaga kerja asing,” ujar Rajudin Sagala dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat membacakan pandangan fraksinya.

Bahkan menurut Fraksi PKS, pada pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) pun, data yang disajikan berbeda-beda setiap pembahasan dan tidak sama dengan data yang dimiliki Imigrasi Kota Medan. “Kami sangat menyambut baik wacana pembentukan Sekretariat Tim Pengawasan Pekerja Orang Asing, yang melibatkan lintas instansi seperti Dinsosnaker, Dinas Pariwisata, Imigrasi, Kejaksaan, Badan Kesbangpolinmas dan Badan Narkotika Nasional, sehingga meningkatkan pengawasan terhadap arus masuk keluar tenaga kerja asing di Kota Medan. Kami berharap wacana ini segera didefenitifkan,” jelasnya.

Fraksi PKS juga sangat menyayangkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang membatasi retribusi izin perpanjangan IMTA hanya USD 100 (seratus Dollar) perorang/perbulan, sehingga menghambat daerah untuk memperbesar nilai retribusinya.

Waginto dari Fraksi Gerindra menyampaikan Pemko Medan harus lebih cermat menggunakan kebijakan ini. Karena masih banyak perusahaan di Kota Medan yang tidak mendaftarkan tenaga kerja asingnya. “Retribusi ini sebelumnya pungutan pemerintah pusat. Dari ketentuan diusulkan 100 US Dollar. Tentu ini harus bisa bermanfaat bagi PAD kota Medan. Fraksi Gerindra berharap Dinsosnaker memperketat pengawasan tenaga kerja asing, dengan bekerjasama pihak Imigrasi dan lintas instansi lainnya,” ujarnya.

Pemko juga diharapkan terus mengawasi dan melakukan pendataan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di kota ini. “Tenaga kerja asing wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang dibuat Pemerintah Indonesia. Kemudian perda ini tidak hanya fokus retribusi semata, bahwa adopsi tenaga kerja asing dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Kota Medan. Dengan ini kami menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk dijadikan perda,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Yusuf mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai diperlukan beberapa langkah strategis dengan sejumlah stakeholder guna menerapkan produk hukum ini nantinya. Kemudian Fraksi PPP memandang, bahwa MEA bukan hanya peluang melainkan juga tantangan yang harus diperhatikan guna meningkatkan daya saing ekonomi. “Mari jadikan MEA sebagai single market. Kiranya kita perlu reformasi iklim informasi, reformasi iklim pemerintahan, dan aspek lainnya dalam era MEA ini,” katanya.

Diakhir penyampaian pandangan fraksi, mayoritas fraksi di DPRD Medan sepakat agar pengawasan dan operasi yustisi terhadap orang asing di Kota Medan termasuk tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan, secara rutin dan terkoordinasi untuk mengantisipasi masuknya orang asing ilegal dan tenaga kerja asing ilegal. Dimana setiap pelaku pelanggaran terhadap ketentuan ini harus dideportasi ke negara asalnya.

Penjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan mengaku pihaknya memang harus mencermati keberadaan tenaga asing pada era MEA ini. Menurut dia, jangan sampai Indonesia khususnya Medan hanya sebagai penonton atau pembantu. “Jadi kita harus siap memperbaiki diri, mulai dari keahlian dan lainnya. Sehingga kita tidak terjajah dengan pekerja asing di kota ini,” katanya.

Randiman juga mengaku diperlukan berbagai pelatihan guna peningkatan SDM lokal agar mampu bersaing dengan pekerja asing. Ia berharap melalui ketentuan yang sudah disepakati ini sudah cukup bagi pekerja asing. Pun demikian ia meminta agar SKPD terkait senantiasa berkoordinasi dengan pihak lain seperti Imigrasi untuk menertibkan keberadaan tenaga kerja asing di kota ini. “Jumlah inikan tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan. Harapan kita semua pihak harus lebih jeli dalam melihat ketentuan yang berlaku nanti. Nah, setelah dari sini selesai kita akan lanjutkan ke gubernur lalu diundangkan, barulah perda ini bisa kita laksanakan,” katanya.(LR)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS