57419 KALI DIBACA

Komite dan Orang Tua Siswa Minta Kepsek SMAN 8 Medan Dicopot

Komite dan Orang Tua Siswa Minta Kepsek SMAN 8 Medan Dicopot
example banner

Medan | mediarealitas

Medan, Orang tua siswa dan Komite Sekolah SMA Negeri Medan meminta agar Kepala Sekolah SMAN 8 Medan, Sudirman, dicopot dari jabatannya. Sebab, oknum Kepsek dinilai telah melakukan kecurangan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.

Permintaan itu disampaikan orang tua siswa, Ahmad Irwan Siregar dan PH Sinuraya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Kota Medan bersama Kepsek SMAN 8 Medan Sudirman, Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Syahrul, Jumat (8/1) yang dipimpin, HT Bahrumsyah SH.

Irwan Siregar menceritakan, dalam rapat komite yang dilakukan ada ucapan Kepsek yang tidak enak didengar. “Masak seorang Kepsek dalam rapat menyebutkan, saya wajar menerima Rp200 juta per tahun,” kata Irwan seraya menyebutkan, rapat dipaksakan karena tidak cukup kourum.

Irwan juga menyampaikan, pihaknya juga mencurigai adanya penggunaan anggaran untuk kegiatan sebesar Rp60.888.800. Selain itu ada kegiatan operasional untuk pembayaran rekening listrik Rp23.408.000, rekening air Rp2.648.000, rekening telepon Rp593.960, ATK,foto copy, penjilidan dll sebesar Rp62.645.790.“Harusnya biaya listrik, air, telpon dan ATK ditampung menggunakan dana BOS. Tapi kenapa menggunakan dana komite, ada tumpang tindih dan itu rawan penyelewengan,“ jelasnya.

Sementara Sinuraya mengungkapkan, siswa-siswa di SMA Negeri 8 Medan masih diwajibkan untuk membeli 9 buku LKS dengan harga Rp105 ribu per LKS. Selain itu, siwa juga dibebankan biaya komite sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. “Kenapa orang tua dibebankan biaya seperti itu, padahal sekolah dapat dana BOS dari pemerintah,“ ujarnya.

Disebutkannya, jumlah siswa di SMA Negeri 8 Medan mencapai 1.066 siswa. Apabila setiap bulannya diwajibkan membayar Rp100 ribu maka setiap tahun Komite dapat memperoleh uang Rp1,27 miliar. Padahal, sudah dua tahun terakhir pemerintah juga menyalurkan dana Bos sebesar Rp1,2 juta pertahun. “Kalau dana komite dipergunakan untuk operasional sekolah, terus uang dana Bos dipergunakan untuk apa. Mana faktanya,” tanyanya.

Terkait laporan pertanggungjawaban komite, dia mempertanyakan adanya penyusutan siswa sebanyak Rp60.300.000 (5 persen x Rp1.206.000) dan bantuan kepada siswa kurang mampu sebesar 50 persen (12 x 205 siswa) atau Rp123.000.000. “Emang ada penyusutan siswa, terus kenapa bantuan itu dihitung Rp100 ribu, harusnya Rp50 ribu karena bantuan itu berjumlah 50 persen,“ jelasnya.

Belum lagi persoalan buku, tambah Sinuraya, dimana tidak ada buku yang dikonsumsikan kepada siswa dan hanya 9 buku per kelas, padahal kutipan uang komite Rp100.000/siswa. “Jadi, laporan pertanggungjawaban komite palsu dan abal-abal,” tegasnya.

Atas tuduhan yang disangkakan, Sudirman, mengatakan jangan membolak-balikan fakta, hanya karena rasa suka dan tidak suka. “Hanya orang bodohlah yang mau mengucapkan menerima Rp200 juta dalam rapat. Jadi, saya tidak ada mengucapkan itu. Termasuk juga tidak ada saya ucapkan, saya tidak pernah dicopot walaupun saya ditimpa ratusan juta rupiah karena saya diback up oleh Kejatisu,” kata Sudirman seraya menyampaikan, dirinya sudah dimintai keterangan dalam persoalan ini.

Terkait dana Bos, menurut Sudirman, apa yang disampaikan Irwan Siregar dan Sinuraya adalah Jukni SD dan SMP, sedangkan yang dilakukan adalah Juknis SMA/SMK/MA. “Kalau masalah rekening listrik itu tidak direkayasa, karena print out-nya. Saya juga hanya mengatakan dana Bos tidak boleh dibayarkan untuk personel, bukan sampaikan operasional,” katanya.

Terkait pertanyaan dewan perihal apakah Kepsek membangun “kerajaan” di sekolah tersebut, Sudirman, mengatakan tidak membangun “kerajaan”. Dia mengakui, kalau dua anaknya merupakan pegawai honorer di sekolah itu.

Menyikapi persoalan ini, anggota Komisi B Irsal Fikri menilai ini merupakan masalah mis komunikasi. “Seharusnya persoalan ini cukup diselesaikan di internal sekolah dan komite. Kalau kira-kira ada yang janggal, tidak salah hal itu ditanyakan ke Kepsek. Apakah, selama ini komunikasi itu sudah dilakukan,” tanya Irsal.

Anggota Komisi B lainnya, Hendrik Sitompul, meminta pimpinan rapat merekomendasikan agar persoalan ini diperiksa Inspektorat dan persoalan uang negara dilaporkan ke BPK untuk diperiksa serta dilanjutkan ke penegak hukum.

Setelah melontarkan berbagai argumen dan tanggapan, pimpinan rapat, Bahrumsyah, menskor rapat untuk dilanjutkan di lain waktu guna penyelesaiannya, namun dewan meminta Kepsek SMAN 8 Medan agar memberikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) BOS dan Komite serta Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan BOS dan Komite. “Karena ini ada dua item persoalan, kita data kedua-duanya agar diberikan guna disinergiskan,” kata Bahrumsyah. (LR)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS