IKLAN YARA

Dewan Protes Gaji Honor RS Pirngadi Tidak UMK

oleh -103.489 views
UPDATE CORONA
 
Medan | mediarealitas
Komisi B DPRD Medan pertanyakan sekaligus protes dengan rencana penetapan gaji pegawai honor RS Pirngadi Medan yang hanya sebesar Rp 1,3 juta/bulan/orang di RAPBD Pemko Medan Tahun 2016. Jumlah tersebut dinilai sangat kecil dan melanggar aturan dan dipastikan mengakibatkan kerja buruk.  
 
“Penetapan gaji honor yang hanya 1,3 juta tidak manusiawi. Ini jelas menyalahi aturan karena tidak sesuai Upah Minimum Kota (UMK). Sebelumnya kita sudah mengingatkan pihak Direktur, kalau hal ini tetap tidak sesuai UMK manajemen dapat dipidana. Maka direktur RS Pirngadi harus meninjau kembali”, tegas Bahrumsyah saat mengelar rapat dengar pendapat pembahasan R APBD Pemko Medan tahun 2016 dengan pihak RS Pirngadi Medan.
 
Rapat ini dimpimpin Wakul ketua Komisi B Ratna Sitepu dihadiri, Bahrumsyah maruli Tua Tarigan M Yusuf. Sedangkan pihak RS pirngadi dihadiri Direktur dr Edwin, Dongoran dan staf lainnya. Pada kesempatan itu, Bahrumsyah menekankan kepada Direktur agar gaji honor harus disesuaikan UMK.
 
Dikatakan Bahrumsyah, sebelumnya sudah menyayangkan pengangkatan tenaga honor di RS Pirngadi Medan yang dinilai mubajir yakni hingga 680 orang. Dan sangat disayangkan lagi tenaga honor yang diangkat itu hanya 20 orang tenaga medis. Sedangkan sekitar 300 orang hanya tenaga administrasi/non medis.
 
Menurut Bahrumsyah, terkait kondisi itu, Bahrumsyah mendesak Edwin supaya mencari solusi. Jika terbukti memang jumlah honor terlalu mubajir supaya dievaluasi. Dan jika memang masih dibutuhkan harus dapat menyanggupi gaji sesuai UMK.
 
Menyikapi protes dewan terkait gaji pegawai yang tidak sesuai UMK, Direktue RS Pirngadi Edwin terkesan enteng menjelaskan yakni hanya karena ketidakmampuan pihak manjemen. Namun pun begitu Edwin mengatakan berusaha menaikkan gaji pegawai jika kondisi Rumah sakit sudah lebih meningkat pendapatannya.
 
Sementara itu, anggota komisi lainnya Maruli Tua Tarigan menyoroti terkait jumlah pendapatan dan pengelkuaran yang dinilai janggal. Dimana laporannya terkesan direkayasa yakni nilai belanja dan pendapatan hasilnya nol. “Selaku Rumah sakit yang merupakan badan layanan umum daerah (BLUD) diharapkan dapat mengelola manajemen keuangan dengan baik serta menguntungkan,” ujar politisi Nasdem ini.
 
Pada kesempatan itu Maruli Tua menyarankan agar Direktur RS Pirngadi Edwin dapat mengelola dengan baik ke depannya. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan supaya ditingkatkan terutama bagi pasien BPJS Kesehatan masyarakat miskin.(LR)
BACA JUGA :   Kapolri: Tidak Boleh Abai dan Prokes Tetap Kuat Saat Libur Nataru