140019 KALI DIBACA

Pelayanan Kesehatan di Medan Sarat Masalah

Pelayanan Kesehatan di Medan Sarat Masalah

Medan | mediarealitas

Pelayanan kesehatan di kota Medan ternyata masih sarat masalah. Warga daerah pemilihan (dapil) I s/d V terbukti masih mengeluhkan buruknya pelayanan kesehatan. Banyak warga miskin belum tercover peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tindakan pelayanan rumah sakit provider yang kerap menganaktirikan pasien BPJS dinilai masalah serius. Pemko Medan didesak agar segera menyikapi dan upaya perbaikan.
 
Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe, SH asal dapil V dalam laporan reses II Tahun 2015 saat rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (13/10). Rapat paripurna istimewa DPRD Medan ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga serta dihadiri anggota dewan lainnya. Hadir Pj Walikota Medan Randiman Tarigan didampingi Sekda Syaiful Bahri serta pimpinan SKPD dan Camat.
 
Menurut Mulia Asri Rambe yang akrap disapa Bayek ini, saat reses anggota dewan banyak menyerap pengaduan warga peserta BPJS terkait pelayanan rumah sakit provider yang sangat buruk. Pihak rumah sakit selalu membedakan pelayanan antara pasian umum dan pasien BPJS non iuran. “Ini kita harapkan menjadi perhatian Pemko Medan. Pihak rumah sakit provider yang memberi pelayanan buruk supaya diberikan sanksi tegas,” tegas politisi Golkar ini.
 
Begitu juga keluhan warga miskin yang sulit menjadi peserta BPJS non iuran. Sebab warga yang sebelumnya peserta Jamkesmas dan Medan Sehat terbukti tidak otomotis terintegrasi. Begitu juga warga miskin yang belum tercover ketika mengurus kartu BPJS terkesan dipersulit karena berbagai persyaratan yang rumit selaku warga miskin seperti rekening air/listrik, rekening bank serta jenis warna KK.  
 
Untuk itu, kita desak Pemko Medan membentuk tim khusus segera berkodinasi dengan pihak BPJS dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan terkait pendataan ulang warga miskin peserta BPJS non iuran. Selain itu, pihak BPJS agar mempermudah  syarat peserta BPJS. “Data warga miskin yang diserahkan Kepling/Lurah selalu berbeda dengan data BPS, Ini harus disinkronkan,” ujar Bayek.
 
Ditambahkan Bayek selaku anggota komisi B DPRD Medan membidangi kesehatan mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan, seluruh Puskesmas di kota Medan supaya menambah peralatan dan tenaga medis yang berkualitas. Bayek juga mendorong Pemko Medan agar segera merealisasikan permintaan warga untuk pendirian rumah sakit pemerintah di Medan Utara.
 
Selai itu, kata Bayek, Pemko Medan harus meningkatkan pemberdayaan Posyandu disetiap lingkungan kota Medan. Karena melalui Posyandu. pemeriksaan kesehatan anak sejak dini dapat dilakukan agar terhindar gizi buruk. Sama halnya petugas kader posyandu supaya dibekali pengetahuan dan honor yang memadai.     
 
Sementara itu, koordinator reses dapil IV Drs Wong Cun Sen dalam laporannya menyebutkan, agar pihak Pemko Medan bekerjasama pihak pihak BPJS melakukan sosialisasi terkait pengurusan BPJS. Selain itu perlu disosialisasikan kebijakan dan segala manfaat dan ketentuan BPJS. Selainjutnya pihak BPJS tetap membuat perwakilan disetiap rumah sakit agar pelayanan di rumah sakit tetap ditingkatkan. (LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS