50919 KALI DIBACA

Pansus Reklame Rekomendasikan Pajak Reklame Diusut

Pansus Reklame Rekomendasikan Pajak Reklame Diusut
Medan | mediarealitas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) reklame kota Medan merekomendasikan agar Inspektorat dan Polresta Medan segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan kebocoran pajak reklame di kota Medan yang mencapai ratusan miliar rupiah.
 
Seperti kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame di tahun 2014 ditargetkan Rp 60 miliar tapi realisasinya nol. Sedangkan tahun 2015 ditargetkan Rp 78 miliar, ternyata hingga bulan Agustus 2015 realisasi baru mencapai Rp 5 miliar.  
 
“Ini mencurigakan pantas dilakukan pengusutan lebih serius. Pansus ini dibentuk tentu karena ada pelanggaran. Saya bersama rekan rekan anggota pansus telah sepakat bekerja maksimal menata reklame di Medan,” tegas ketua Pansus Landen Marbun, SH didampingi Ir Parlaungan Simangunsong usai rapat pansus reklame di ruang banggar DPRD Medan, Rabu (7/9).
 
Selain itu, pansus juga merekomendasikan supaya Pj Walikota Medan Randiman Tarigan segera membongkar seluruh papan reklame/bilboard yang terpasang dilokasi larangan. Seperti di 14 titik Jl Sudirman, Jl Kapten Maulana Lubis, Jl Diponegoro, Jl Iman Bonjol, Jl Walikota, Jl Pengadilan, Jl Kejaksaan, Jl Suprapto, Jl Balai Kota, Jl Pulau Pinang, Jl Bukit Barisan, Jl Stasiun dan Jl Raden Saleh ditetapkan sebagai larangan berdiri papan reklame tapi faktanya tetap saja banyak berdiri.
 
Dalam rapat perdana pansus reklame yang dipimpin Landen Marbun ini, tampak sejumlah anggota dewan yang tergabung di pansus antusias memberikan masukan terkait sistem kerja yang harus dilakukan tahap demi tahap. Pansus komid bagaimana meningkatkan PAD dari pajak reklame tanpa merusak estetika kota.
 
Menurut Ketua Pansus, mereka memulai kerja dengan meninjau langsung ke lapangan melihat reklame/billboard yang banyak melanggar izin dan aturan. Berikutnya. dalam rapat berikutnya, pansus akan mengundang pihak Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I).
 
Setelah itu selanjutnya mengundang Dinas Pertamanan, Dinas Pendapatan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan serta bagian hukum Pemko Medan. “SKPD ini selalu buang badan jika kita pertanyakan terkait kinerjanya. Untuk itu harus kita dudukkan bersama,” terang Landen.
 
Sementara itu, anggota Pansus Parlaungan Simangunsong meminta pada saat pembahasan nanti supaya mengundang akademisi/ahli tata kota serta ahli kontruksi terkait ketahanan pemasangan tiang reklame. Karena selama ini pihak reklame dinilai kurang bertanggungjawab jika ada reklame menimpa warga.
 
Sama halnya dengan Maruli Tua Tarigan menyarankan agar pembahasan berikutnya terlebih dahulu meminta data yang akurat dari SKPD terkait. Karena selama ini diduga adanya manupulasi data. Selanjutnya konsultasi ke Mendagri dinilai perlu untuk menghindari benturan ketentuan peraturan yang berlaku.(LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS