54119 KALI DIBACA

Wong: Kota Medan Butuh Perda Pendidikan

Wong: Kota Medan Butuh Perda Pendidikan
example banner
Medan |  mediarealitas
 
Buruknya mutu pendidikan dan pelaksanaan yang masih carut marut di kota Medan dinilai perlu adanya suatu Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum untuk mengatur system penyelenggaraan pendidikan di kota Medan. Perda itu nantinya diharapkan pedoman mengevaluasi pola lama tanpa menyalahi kewenangan otonomi daerah.
 
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Medan Drs Wong Cun Sen kepada wartawan di Medan, pekan lalu. Wong menyikapi kondisi pendidikan yang sarat masalah dan berdampak menurunnya mutu pendidikan. Kondisi demikian tentu mengundang keprihatinan anggota dewan komisi B yang membidangi pendidikan itu.
 
“Kota Medan butuh percepatan diterapkannya Perda Pendidikan. Perda itu nantinya sebagai acuan mengevaluasi system dan kinerja terkait penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik. Saya rasa semua pihak harus setuju upaya peningkatan mutu pendidikan di kota yang kita cintai ini,” papar Wong.
 
Ditambahkan politisi PDI P ini, keprihatinan itu mulai dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dari tahun ke tahun tetap bermasalah dan diperparah lagi tahun 2015 ini. Bukan itu saja kata Wong, tapi masalah sertifikasi guru juga kerap dikeluhkan tenaga pendidik yang pengaduannya menumpuk di Komisi B.
 
Selain itu imbuhnya lagi, pemerataan tenaga pengajar/guru di setiap sekolah tidak seimbang. Seharusnya tenaga pengajar yang punya keahlian dan sumber daya manusia (SDM) berdasarkan guru bidang studi diharapkan sesuai kebutuhan sekolah.
 
Bahkan terkait fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana mobiler harus merata setiap sekolah. Sehingga sekolah yang disebut faporit diberlakukan untuk semua tanpa terkecuali. “Sehingga minat siswa masuk ke sekolah manapun sama saja. Ini yang pelu diatur dalam Perda nantinya,” tambah Wong.
 
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan Ramlan tarigan kepada wartawan minggu lalu mengaku ada mengusulkan pembuatan Perda sistem penyelenggaraan Pendidikan di kota Medan. Usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tersebut sudah disampaikan ke Ketua DPRD Medan agar dapat dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. “Drafnya Ranperdanya sudah kita sampaikan. Kita serahkan seluruhnya agar Dewan mengkaji mana yang terbaik,” aku Ramlan.
 
Seperti diketahui, ranperda sistem penyelenggaraan pendidikan yang disusulkan PGRI Kota Medan sebanyak 66 Pasal dan XX Bab. Salah satu isi Ranperda tersebut yakni Pada Bab XVII pasal 64 tentang Sanksi Pidana disebutkan penyelenggaraan satuan pendidikan yang menyalahgunakan fungsi satuan pendidikan, memalsukan dokumen, menerbitkan sertifikat untuk yang tidak berhak dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda Rp 100 jt.(LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS