58319 KALI DIBACA

Syaiful Bisa Sahkan Ranperda

Syaiful Bisa Sahkan Ranperda
example banner

 

MEDAN | mediarealitas

Status Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis kembali diperdebatkan, apakah dirinya menjabat sebagai Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Medan atau Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan. Perdebatan ini menjelang ditekennya dua ranperda Kota Medan yakni, tentang pengelolaan persampahan dan penanggulangan kemiskinan.

Pasalnya, anggota dewan beranggapan Syaiful Bahri Lubis adalah Plh Wali Kota Medan, bukan Plt Wali Kota Medan. Tentunya sebagai Plh dirinya tidak berhak meneken persetujuan ranperda. Sebab, Plh hanya melaksanakan tugas sehari-hari. Mereka meragukan apakah ranperda ini bisa disahkan atau tidak. Apabila disahkan, mengapa tidak dari sebelumnya dilakukan. Sementara itu, Syaiful Bahri sendiri menyebutkan hal tersebut tidak ada masalah. Sebab, di luar empat poin yang tidak boleh dilakukannya.

“Kita mengikuti SK Gubernur. Itulah yang harus dipertanyakan. Apakah Plt atau Plh. Kalau Plt, maka harus kita klarifikasi atas SK tersebut,” ungkap Sabar sebelum sidang paripurna DPRD Medan terkait pengesahan dan pengambilan keputusan bersama terkait ranperda penanggulangan kemiskinan, Senin (14/09).

Selain itu, apakah status Plh maupun Plt Wali Kota Medan tertuang dalam dokumen atau berkas-berkas resmi. “Apakah Plt dan Plh resmi dituli dalam dokumen tersebut. Kalau tertulis, kita buat Plt atau Plh. Bukan beda pendapat dengan Pak Syaiful. Tapi, apakah di peraturan dibuat demikian. Kami tidak ada masalah,” jelasnya.

Sementara itu, Syaiful Bahri menjelaskan, hal ini bukan berkaitan dengan surat keputusan atau tidak. Tapi, berkaitan dengan radiogram yang disampaikan salah satu dirjen di Kemendagri kepada Gubsu. Dimana, isinya kira-kira, memberhentikan Dzulmi Eldin jadi wali kota tertanggal 26 Juli 2015. Apabila wali kota dan wakil wali kota berhalangan tetap, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari untuk menjalankan pemerintahan dan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Maka, dimintakan kepada Gubsu untuk melaksanakan tugas tersebut. “Jadi, yang dimaksud melaksanakan tugas sehari –hari bukan Plh. Tidak ada istilah itu dalam peraturan. Orang-orang itu saja yang menyebutkannya atau menguranginya,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam radiogram tersebut juga tidak ada larangan untuk mendatangani ranperda. Sebab, yang tidak boleh dilakukannya hanya empat poin yakni, mutasi jabatan, pemekaran wilayah, dan lainnya. Begitu juga untuk pengesahan P-APBD Kota Medan bisa dibicarakan atau dikonsultasikan terlebih dahulu. “Tidak ada poin saya melarang itu. Ditunjuknya saya biar ada pengisian jabatan dan pemerintah tidak mengalami kekosongan. Ada pemerintah selanjutnya. Saya melaksanakan tugas sehari-hari untuk kepentingan rakyat. Kalau P-APBD disahkan untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak dilakukan,” tegasnya sambil diikuti tepuk tangan para peserta sidang paripurna, kemarin.

Ketua DPRD Medan Hendri Jhon Hutagalung mengatakan, apa yang disampaikan Syaiful Bahri Lubis cukup jelas. Dia juga mengatakan, dalam Permendagri No1/2014, Plh berwenang menandatangani ranperda. Sementara untuk APBD Kota Medan harus dilakukan pembahasan untuk menyimpulkan apakah dibolehkan atau tidak. “Untuk ranperda boleh ditandatangani Plh. Tapi, untuk APBD Kota Medan nanti akan saya cari waktu untuk rapat dengan pimpinan dan ketua fraksi untuk membahas masalah ini,’ pungkasnya. Setelah sejumlah pertanyaan dan dijawab dengan jelas, maka paripurna tersebut dilanjutkan dengan sebutan Plt.(LR)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS