60519 KALI DIBACA

KPK Bidik Interpelasi Dewan Terhadap Gatot

KPK Bidik Interpelasi Dewan Terhadap Gatot
example banner

Jakarta | mediarealitas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya tidak main-main dalam mengembangkan kasus Gatot Pujo Nugroho selaku tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyuapan Hakim PTUN Medan.

Kali ini KPK membidik Hak Interpelasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara terhadap Gatot yang selalu kandas di tengah perjalanan.

 

Untuk diketahui, DPRD SU sebelumnya sudah tiga kali mengagendakan Hak Interpelasi kepada Gatot yang saat itu masih menjabat sebagai Gubsu. Hak Interpelasi tersebut terkait dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

Seiring berjalannya waktu, hak politik anggota DPRD SU tidak perna sampai dengan kata akhir alias tidak perna kuorum setiap digelarnya rapat paripurna hak interpelasi. Malah, rumor beredar, kondisi itu terjadi adanya dugaan pembungkaman kepada anggota DPRD SU oleh Gatot.

Dengan keseriusan KPK melakukan penyelidikan kasus ini, kemungkinan banyak anggota DPRD SU priode lalu dan sebagian yang sekarang diduga ada keterlibatannya.

“Saya diperiksa sebagai saksi untuk interpelasi. Saya saksi untuk interpelasi secara keseluruhan,” katanya usai diperiksa KPK, Selasa malam (8/9/2015).

Untuk kasus ini, dua hari lalu Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah, juga diperiksa KPK. Beda dengan Gatot, Ketua DPD I Partai Golkar Sumut versi Munas Bali ini, menolak memberikan keterangan saat ditanya wartawan.

Kembali ke Gatot, politisi PKS itu mengakui memang ada beberapa permasalahan dalam proses pembahasan interpelasi di DPRD Sumut. Namun, Gatot tak mau menyebutkannya. “Ya ada beberapa permasalahan. Tadi saya dimintai keterangan sebagai saksi. Nanti bisa ditanyakan kepada penyidik ya,” ujarnya.

Kasus ini sendiri baru digarap KPK. Namun informasi yang beredar, sejumlah pejabat Pemprov Sumut dan anggota DPRD Sumut segera dijadikan tersangka. (LR)

 
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS