50319 KALI DIBACA

Kejagung: Kerugian Sementara Korupsi Bansos Sumut Rp 2 Miliar

Kejagung: Kerugian Sementara Korupsi Bansos Sumut Rp 2 Miliar
example banner

Jakarta | mediarealitas

Sejak bulan Juli, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pada Pemprov Sumatera Utara disidik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Puluhan saksi pun telah diperiksa.

Namun, jaksa penyidik belum juga menetapkan seorang pun tersangka. Padahal kasus ini termasuk salah satu fokus kasus korupsi yang ditangani Korps Adhyaksa.

Meskipun begitu, jaksa penyidik ternyata sudah menyebut dugaan kerugian negara sementara. Jumlahnya sekitar Rp 2 miliar lebih.

“Dugaan kerugian negara sementara adalah sebesar Rp 2.205.000.000,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Amir Yanto ketika dikonfirmasi, Selasa (29/9/2015).

Jumlah sementara tersebut, lanjut Amir, terbagi menjadi 2. Ada lembaga atau organisasi yang tidak diketahui keberadaannya dan ada pula yang menerima tapi pelaksanaannya tidak sesuai.

“Sejumlah Rp 1.675.000.000 yang diberikan kepada 16 lembaga/organisasi penerima dana bantuan hibah tidak diketahui keberadaannya, termasuk alamat yang tecantum dalam proposal permohonan fiktif. Lalu Sejumlah Rp 530.000.000 yang diberikan kepada lembaga penerima hibah tidak melaksanakan kegiatannya, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dan diterima oleh pihak yang berhak,” papar Amir.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat atas adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana bantuan sosial untuk tahun anggaran 2013 dan 2013. Lalu pada 19 Maret 2015, jaksa memulai penyelidikan didasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: Print-69/F.2/Fd.1/03/2015.

Di tingkat penyelidikan saat itu diketahui bahwa Pemprov Sumut menyaluran bantuan dana hibah dan bantuan dana sosial di tahun 2013 senilai Rp 2.037.902.754.487 untuk dana hibah dan Rp 43.718.380.000 untuk dana bansos. Kemudian pada 23 Juli 2015, jaksa meningkatkan status penanganan ke penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan nomor: Print-77/F.2/Fd.1/07/2015.

“Hingga saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 60 orang saksi baik dari pemerintahan maupun penerima bantuan, pengumpulan dokumen-dokumen, surat-surat dan berkas-berkas yang menyangkut pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial tersebut,” pungkas Amir.

Mengenai belum adanya tersangka, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mengaku tim jaksanya tengah memproses hal tersebut. Dia tak ingin terburu-buru dalam menentukan tersangka dalam kasus itu.

“Tunggu saja kabarnya nanti,” kata Widyo saat dihubungi terpisah.(dtk)

example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS