49619 KALI DIBACA

Perda Kemiskinan Batal Disahkan, Tiga Tahun “Ngendap”

Perda Kemiskinan Batal Disahkan, Tiga Tahun “Ngendap”
example banner
 
Edward: 10 % PAD Wajib Disisihkan untuk Warga Miskin
 
Medan | mediarealitas
Tiga tahun lamanya draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan Pemko Medan “ngendap” di DPRD Medan. Parahnya, pada bulan Juli lalu, ranperda ini hendak mau disahkan, namun gagal karena tersisih akibat perda “titipan” seperti perubahan peruntukan dan revisi IMB. Tragisnya lagi, Ranperda ini batal  lagi disahkan Senin (3/8) karena kekosongan Plt Walikota Medan. Pada hal Perda ini sangat penting menyangkut pembinaan warga miskin.
 
Menurut anggota DPRD Medan, Edward Hutabarat selaku Ketua panitia khusus (Pansus) Ranperda Penanggulangan Kemiskinan kepada wartawan, Selasa (4/8) mengatakan, sangat heran dan kesal serta menyangkan sikap badan musyawarah dan pimpinan DPRD Medan yang kurang peduli percepatan pengesahan perda dimaksud.
 
Pada hal, kata Edward Perda tersebut sudah lama selesai dibahas oleh Pansus. Untuk itu, Dia berharap Perda Kemiskinan segera disahkan dan skala prioritas agenda dewan, sehingga penanganan warga miskin di kota Medan dapat maksimal dan memiliki payung hukum.
 
“Harapan kita setelah Perda ini disahkan, Pemko segera menerbitkan Perwal sebagai acuan pelaksanaan teknis dilapangan. Kita tekankan, pejabat Pemko Medan dapat bekerja serius melakukan pembinaan orang miskin dan nantinya persentase jumlah warga miskin di Medan dapat berkurang”, ujar politisi PDI P  ini.
 
Menurut Edward, dalam isi Perda itu nantinya, Pemko Medan diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemibinaan warga miskin. Bahkan dalam pembinaan warga miskin perlu dilakukan pembagian klasifikasi yakni bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha, “Dan kategori warga miskin pun perlu dibagi tiga yakni hampir miskin, miskin dan sangat miskin”, paparnya.
 
Ke depan kata Edward yang juga anggota Komisi B DPRD Medan membidangi kesejahteraan, berharap pejabat Pemko Medan harus melakukan pendataan jumlah warga miskin yang akurat. Pendataan itu dapat dilakukan melalui online. “Lurah harus tau berapa jumlah warga miskin didaerahnya. Sehingga pembinaan dapat dilakukan maksimal. Kita harus sadar gara gara penanganan kemiskinan tidak seius maka peta kota Medan tidak teratur dan pembangunan tidak lancar,”imbuhnya.   
    
Sementara itu Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Medan Beston Sinaga mengatakan, sangat menyesalkan pimpinan DPRD Medan yang kurang peduli percepatan pengesahan Ranperda kemiskinan. “Seharusnya itu yang prioritas, apa karena Ranperda itu tidak menghasilkan PAD maka dikesampingkan,” tanya Beston.
 
Dikatakan Beston, untuk mewujudkan motto, “Medan rumah kita”, seharusnya Perda penanggulangan Kemiskinan yang harus diduluankan. Kalau perda itu sudah ada, tentu berbagai upaya pembinaan dapat dilakukan.(LR)
example banner

Subscribe

MEDIA REALITAS